Djarot: Bedah rumah tak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah

Politisi Partai PDIP ini mengatakan bedah rumah ini prinsipnya hanya memperbaiki, bukan memberikan fasilitas lain seperti membiayai listrik dan lain-lain.

Program bedah rumah Pemprov DKI Jakarta yang dirilis April lalu berbuah kecewa bagi penerima bantuan. Pasalnya usai di rombak, sejumlah fasilitas yang semula ada kini justru tidak ada. Misalnya tak terpasangnya daun pintu, tak ada sekat antar ruangan dan pemasangan listrik yang dipungut biaya.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan pembelaan, menurut Djarot, prinsip dari bedah rumah ini memang merenovasi atap dan lantai dari rumah warga Cilincing yang awalnya rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

"Harusnya mereka yang dapat program bedah rumah ini bersyukur rumahnya bisa lebih baik. Sedangkan yang kecil-kecil kayak listrik PLN dan sebagainya ya yang bersangkutan dong. Ada prinsip gotong royong di sini. Itu kan kita cuma membangun atap dan dindingnya yang baik. Yang dulunya mau roboh dan kebocoran terus sudah. Sedangkan instalasi silakan dibikin sendiri. Karena kami membiayai baja ringannya. Tidak instalasi di dalamnya, ini yang perlu kita luruskan," katanya di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/7).

Politisi Partai PDIP ini mengatakan bedah rumah ini prinsipnya hanya memperbaiki, bukan memberikan fasilitas lain seperti membiayai listrik dan lain-lain.

"Ini sebetulnya prinsipnya, itu prinsip mendidik kami tidak pernah punya kebijakan yang hanya sekedar memberikannya doang tapi memberdayakan ini yang perlu disadari bukan kemudian kita bedah rumah terus semuanya dia tinggal masuk aja seperti bangun apatemen atau bangun perumahan sepeti di properti loh enggak toh," jelas Djarot.

"Ini ada unsur pemberdayaan di sini kami bertanggung jawab untuk membantu mereka-mereka yang rumahnya sangat tidak layak dan saya lihat saya tinjau di Cilincing sangat tidak layak makanya ini jadi pilot projek kalau pun ini bangus kita anggarkan dengan APBD," sambungnya.

Djarot mengaku, berdasarkan pengalaman dirinya yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar, bedah rumah tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah namun menjadi tanggung jawab warga sekitar.

"Kalau di Blitar pengalaman saya, bedah rumah itu bukan tanggung jawab pemerintah saja tapi tetangga kiri kanan juga ikut bertanggung jawab ada unsur gotong royong di situ, termasuk gotong royong dari pemilik rumah. Tidak misal pemilik rumah ya sudah Alhamdulillah kemudian rumah kita dibangun saya masuk kemudian masuk terus kami ongkang-ongkang semuanya kepasang rapi mana unsur pendidikannya," pungkasnya.

Baca juga:
Djarot soal kasus Kaesang: Gak usah ditanggapi dan diekspose
Jumat pertama bulan Juli, Djarot naik taksi ke Balai Kota DKI
Pemprov DKI perbaiki pengelolaan museum
Djarot segera rombak jajaran SKPD DKI
Revitalisasi Waduk Setiabudi Barat, Pemprov DKI pakai dana CSR
Djarot soal 2 PPSU & staf Sudin LH kena OTT pungli: Kita pecat
Djarot: Memang wong ndeso, makannya telo