Djarot pastikan Mal Pelayanan Publik bakal percepat warga urus perizinan

Djarot pastikan Mal Pelayanan Publik bakal percepat warga urus perizinan. Namun menurut Djarot, untuk cepat lambatnya proses perizinan tergantung jenis pelayanan. Akan tetapi, dia memastikan paling cepat penyelesaian dilakukan dalam hitungan menit dan jam saja.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengklaim Mal Pelayanan Publik dapat memotong birokrasi perizinan dan non perizinan menjadi lebih cepat. Djarot jamin warga bisa menyelesaikan saat hari itu juga.

Namun menurut Djarot, untuk cepat lambatnya proses perizinan tergantung jenis pelayanan. Akan tetapi, dia memastikan paling cepat penyelesaian dilakukan dalam hitungan menit dan jam saja.

"Ada yang 10 menit ada yang 20 menit, ada yang sampai dua tiga jam. Makanya ada lintas fast track, ada ruang konsultasi dan ada ruang VIP kalau seumpama dalam bentuk investasi dalam jumlah besar," ujar Djarot di Mal Pelayanan Publik, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/10).

Djarot mengatakan, bagi warga yang tidak bisa datang langsung, dapat memanfaatkan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB). Pengguna jasa bisa mengambil surat-surat dan mengurus perizinan dengan jasa antar dengan kendaraan roda dua atau roda empat. Jasa ini diklaim bebas pungli.

"Kita sudah bangun antar jemput ijin bermotor. Kami datangi, kita proses kita antar, tidak ada pungli. Karena bayar gesek mesin EDC Bank DKI," kata Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar ini menyebutkan MPP akan beroperasi dari Senin sampai Sabtu. Khusus Sabtu hanya melayani sampai pukul 12.00 WIB.

"Saya bilang kepada Pak Edi harusnya Sabtu kan weekend, orang tidak kerja, maka sabtu harus buka. Kalau ada permintaan Minggu mau buka ya buka nanti ada shift," katanya.

Pendirian MPP merupakan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017.

Dalam MPP menyediakan layanan administrasi 14 pelayanan publik instansi maupun BUMN dan BUMD. Yaitu, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Kanwil BPN DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Disdukcapil DKI Jakarta, Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, PLN, dan Bank DKI.

Gedung pelayanan ini memiliki tiga lantai untuk pelayanan publik dengan faslitas layaknya sebuah mal. Serta dilengkapi dengan sistem teknologi informasi modern. Lantai satu untuk pelayanan satu pintu 269 jenis perizinan dan non prerizinan DKI Jakarta. Lantai dua memberikan layanan untuk penanaman modal. Lantai tiga diperuntukkan untuk pelayanan kementerian dan lembaga. Total semua pelayanan ada 327 layanan gabungan provinsi dan pusat. Dari lantai 4 sampai 12 merupakan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Rencananya, Kementerian PAN-RB akan mendirikan MPP di daerah lainnya. Tidak hanya kota besar, namun diusahakan di kabupaten-kabupaten.

"Bukan hanya di Jakarta, juga Surabaya, Makassar kita harapkan ke seluruh Indonesia termasuk nanti di kabupaten juga ada tergantung kesiapan masing-masing," tutur MenPAN-RB Asman Abnur.

Baca juga:
Djarot puji Jokowi-Ahok, benahi sistem pelayanan demi kepuasan warga
Sandiaga saat fitting baju dinas: Terakhir pakai seragam waktu SMA
Pemprov DKI gelar operasi pasar, beras dijual Rp 8.100 per Kg
Seminggu jelang lengser, Djarot resmikan 100 RPTRA di Monas
Palang pintu sampai makanan gratis ramaikan pelantikan Anies-Sandi
Tiru Ahok-Djarot, Anies-Sandi bakal terima keluhan warga di Balai Kota
Resmi dibuka, Mal Pelayanan Publik DKI melayani 327 perizinan