DPRD DKI Lembur Sabtu-Minggu Demi Kejar Target APBD 2020
Anggota DPRD DKI Jakarta tampak kejar target dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020. Seperti halnya Komisi E DPRD yang menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan, Minggu (8/12).
Anggota DPRD DKI Jakarta tampak kejar target dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020. Seperti halnya Komisi E DPRD yang menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan, Minggu (8/12).
"Karena kita kejar tayang, target," kata Ketua Komisi E, Iman Satria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (8/12).
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dimaksud dengan DBD? Demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi penyakit yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa seseorang yang pernah terkena DBD tidak akan terinfeksi lagi karena sudah kebal terhadap virus dengue.
-
Kapan gejala DBD muncul? Setelah terinfeksi, seseorang dapat mengalami gejala DBD dalam beberapa hari.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
Dia menyebut sebanyak 505 lembar nomenklatur yang harus dibahas Komisi E bersama dinas-dinas terkait. Setelah rapat bersama Dinkes, rencana Komisi E juga akan menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Biro Pendidikan Mental dan Spiritual.
"Kita harap malam ini bisa selesai sampai Dinas PPAPP, biro Dikmental mungkin besok pagi lah. Seninnya kita bisa bahas di Banggar," ucapnya.
Sebelumnya, pada Sabtu (7/12), Komisi E juga menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Sementara itu, saat rapat Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut, masih ada 16 kelurahan di DKI Jakarta belum memiliki fasilitas Puskesmas yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan pertama.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastusti dalam rapat bersama DPRD DKI Komisi E di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (8/12).
"Benar, masih ada 16 kelurahan kita yang belum punya Puskesmas," kata Widyastusti seperti dilansir dari Antara.
Widyastuti menyebutkan, masalah lahan menyebabkan tidak tersedianya layanan kesehatan Puskesmas di 16 kelurahan.
"Tanahnya susah pak, biasanya seperti itu," ucap Widyastusti saat menjawab pertanyaan Ketua Komisi E Iman Satria mengenai kendala tidak adanya bangunan puskesmas di 16 kelurahan itu.
Widyastusti menyebutkan, beberapa kelurahan yang tidak memiliki Puskesmas di DKI Jakarta. Di antaranya Kelurahan Kebon Kacang, Gondangdia, Cikini, Senen, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Gambir, Duri Selatan, dan Tanah Sereal.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)