DPRD DKI Usul JIS dan TIM Tak Dikelola Jakpro, Ini Alasannya
Kalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Gilbert menilai pengelolaan sekarang di bawah Jakpro membuat mereka berorientasi pada untung.
DPRD DKI Usul JIS dan TIM Tak Dikelola Jakpro, Ini Alasannya
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengusulkan agar Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). .
Adapun sekarang JIS dan TIM dibangun dan dikelola oleh BUMD naungan Pemprov DKI Jakarta, yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Lebih lanjut, Gilbert menyebut bahwa OPD yang mengelola TIM dan JIS dapat membedakan peruntukkan kegiatan di sana lebih jelas sehingga penyewaan dapat dilakukan untuk keperluan komersil yang harganya dibedakan untuk kegiatan masyarakat.
Gilbert menilai pengelolaan sekarang di bawah Jakpro membuat mereka berorientasi pada untung.
"Tidak hanya JIS dan TIM, Jakarta International Velodrome sebaiknya dikelola OPD agar harga sewa untuk warga atau atlet tidak kemahalan," ujar Gilbert.
Politis PDIP itu menambahkan, tugas Jakpro seharusnya selesai untuk pembangunan. Sebab, kalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.
"Sebagai catatan, pengelolaan JIS, TIM maupun Velodrome oleh OPD harus tetap dilakukan secara profesional, akuntabel dan transparan," kata Gilbert.
merdeka.com
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono, mengakui proses pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga Velodrome salah sejak awal proyek dibangun. Hal ini diungkapkan Joko, usai DPRD DKI Jakarta mencatat bahwa pembangunan JIS, revitalisasi TIM tidak memberikan keuntungan kepada Pempro DKI. Justru, dalam prosesnya, malah membebani keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD yang ditugaskan untuk mengelola.
"Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir," kata Joko dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023 malam.