DPRD Soal Anggaran Tak Wajar Disdik DKI: Jangan-jangan Semua SKPD Begini
Jadi tolong sebelum masuk ke sini tolong Pak Kadis sisir terlebih dahulu, kan kelihatan yang aneh-aneh," ujar Anggota komisi, Basri Baco, saat rapat bersama Dinas Pendidikan DKI.
Komisi E DPRD menggelar rapat komisi pembahasan usulan KUA-PPAS bersama Dinas Pendidikan. Mata anggaran lem aibon masih menjadi topik utama dalam pembahasan rapat tersebut.
Anggota komisi, Basri Baco mengingatkan agar Dinas Pendidikan seharusnya terlebih dahulu menyisir seluruh anggaran yang akan diajukan. Menurutnya, jika hal tidak rasional dengan anggaran fantastis luput dari telaah Disdik itu menunjukkan tidak ada keseriusan.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
"Mungkin terjadi human error, tapi ini perilaku yang sebenarnya enggak boleh terjadi. Zaman yang transparansi begini jangan-jangan semua SKPD begini. Jadi tolong sebelum masuk ke sini tolong Pak Kadis sisir terlebih dahulu, kan kelihatan yang aneh-aneh," ujar Basri saat rapat komisi, Jakarta, Kamis (31/10).
Senada dengan Basri, politisi PKS Solikhah juga mempertanyakan adanya angka menyentuh Rp8,2 miliar untuk lem aibon di sekolah Jakarta Barat.
Diketahui masalah ini muncul saat politisi PSI William Aditya Sarana mengkritisi melalui akin Twitternya mengenai anggaran untuk pembelian lem aibon sebesar Rp82,8 miliar.
Menanggapi hal itu Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku ada kesalahan pengisian data yang dilakukan pegawai di dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 itu.
"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki," kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa malam.
Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja. Dia menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.
Berdasarkan laman apbd.jakarta.go.id pagu anggaran itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan nama "Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri" senilai Rp82,8 miliar.
Dalam rincian kegiatan itu, dijelaskan anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membeli lem Aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuannya sebesar Rp184.000.
Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp82.800.000.000 untuk pembelian lem yang masuk dalam komponen Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut.
Baca juga:
Di Rapat DPRD DKI, PDIP Protes TGUPP Anies Baswedan Digaji Rp19 Miliar
DPRD DKI Sebut Kepala Dinas Takut Sama TGUPP
PDIP Sindir Anies: Kalau Niatnya 'Main', Sistem Sepintar Apapun Dicari Celahnya
Ketua DPRD DKI Sarankan Anies Ganti SKPD Tak Tegas Soal Anggaran
Anggaran Pulpen Rp124 Miliar, Anies Tegur Sudin Pendidikan Jaktim
DPRD DKI Cecar Soal Anggaran TGUPP Capai Rp19 Miliar
Disdik DKI Sebut Tidak Ada Usulan Lem Aibon dari Sekolah Se-Jakarta Barat