ICW duga ada 3 parpol mainkan KJP, Kadisdik DKI janji evaluasi
ICW juga menyebut penerima KJP sebanyak 19,4 persen tidak tepat sasaran.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Lasro Marbun mengaku berterima kasih kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melansir adanya 19,4 persen penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tak tepat sasaran. Menurut Lasro, data tersebut akan dijadikan bahan evaluasi Disdik DKI untuk program KJP.
"Terima kasih pada ICW atas perhatian yang sangat tinggi pada program KJP ini, yang menemukan adanya penyimpangan 19,4 persen baik pada peruntukan, penggunaan, maupun pungutan liar Rp 50.000. Data ini akan kami jadikan entry poin untuk membenahi KJP. Caranya adalah kembali ke tujuan awal untuk apa KJP ini diadakan," ujar dia di balai kota, Selasa (1/4).
Lasro menjelaskan program KJP diadakan lantaran masih banyaknya anak-anak sekolah yang kurang mampu. Untuk itu, Disdik DKI akan melakukan pengawasan kepada penerima KJP melalui seksi pendidikan di setiap kantor kecamatan.
"Kita di tiap kecamatan ada Seksi Dinas Pendidikan dan Pengawas sekitar 500 orang. Itu nantinya akan ditugasi untuk mengawasi kecocokan antara yang diajukan di kertas dengan yang ada di lapangan. Kita juga akan teliti ulang setiap pengajuan yang masuk," kata dia.
Seperti diketahui, ICW melansir hasil risetnya dimana ditemukan potongan sebesar Rp 50.000-100.000 pada penerima program KJP. Selain itu, penerima KJP sebanyak 19,4 persen tidak tepat sasaran dan data penerima KJP masih rendah. ICW pun mengungkapkan adanya dugaan tiga partai politik (parpol) turut bermain dalam program KJP tersebut.
Baca juga:
KJP untuk orang miskin, bukan siswa dengan jam tangan mahal
Jokowi akui ada kecurangan dalam program Kartu Jakarta Pintar
Dipotong Rp 50 ribu, dana KJP rawan pungutan liar
Program salah sasaran, Jokowi diminta kaji ulang penerima KJP
Ahok lebih pilih KJP ketimbang naikkan tunjangan guru swasta
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan para ketua umum partai di koalisi Indonesia Maju? Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah pematangan calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
-
Apa isi dari Pakta Tripartit? Perjanjian ini mengakui dan menghormati kepemimpinan Jerman dan Italia di Eropa, dan Jepang di Asia Timur Raya. Perjanjian ini juga menjanjikan bantuan bersama jika salah satu negara penandatangan diserang oleh Amerika Serikat, yang saat itu masih netral.