Ini alasan DPRD tak lagi investigasi kasus korupsi UPS
DPRD DKI malah melaporkan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, bukan kasus UPS.
Pansus tindaklanjut Badan Pengawas Keuangan (BPK) telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ke Badan Pengawas Keuangan DKI Jakarta pada (28/10) lalu.
Dalam penyerahan berkas tersebut, kasus yang paling disorot adalah kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Namun, kinerja Pansus dalam menginvestigasi kasus ini menuai kritik dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Ahok menyayangkan mengapa untuk kasus ini tidak sampai dibuatkan Pansus. Kritik tersebut dijawab oleh Ketua Pansus DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana.
Sani begitu sapaan akrabnya, mengungkapkan alasan kasus dugaan korupsi pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) tidak dibuatkan Pansus adalah karena kasus tersebut telah masuk dalam ranah hukum dan telah di ambil alih Mabes Polri dan KPK.
"Mengapa UPS tidak dibuatkan Pansus? karena UPS udah masuk ranah hukum bahkan udah masuk ke pengadilan," ujar Sani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).
Oleh sebab itu, Sani dan tim Pansus lainnya tidak melakukan investigasi kasus pengadaan UPS tersebut juga karena tidak ingin pihaknya mengintervensi proses hukum yang telah berjalan.
"Kita ga boleh intervensi proses hukum dong," jawab Sani singkat saat dikonfirmasi.
Baca juga:
Ini reaksi M Taufik dan Haji Lulung disinggung kasus UPS saat ke KPK
Dugaan korupsi UPS, Alex Usman didakwa rugikan negara Rp 81,4 M
Sidang perdana Alex Usman terkait korupsi UPS
Tersangka UPS Alex Usman bakal jalani sidang perdana siang ini
Lulung 'mengaum' seret nama Firman & orang penting DKI di kasus UPS
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.