Ketua DPRD sebut banyak pejabat DKI juga terlibat kasus UPS
Untuk kasus UPS sudah dua anggota DPRD yang diperiksa Bareskrim Polri.
Setelah menetapkan 2 tersangka, Bareskrim Polri terus menyelidiki pihak yang diduga mengetahui dugaan mark up anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD DKI Jakarta 2014. Bahkan, Wakil Ketua DPRD DKI, Lulung Lunggana dan anggotanya, Fahmi Zulfikar, juga telah dimintai keterangan.
Menurut salah satu tersangka, Alex Usman, dalam kasus ini banyak sekali anggota dewan yang terlibat. Menanggapi pengakuan Alex, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, santai, sebab dia yakin banyak pula pejabat PNS DKI yang bakal terseret.
"Silakan saja buka-bukaan. Tapi analisa saya akan banyak pula pejabat-pejabat SKPD yang ikut terseret di kasus ini," kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/5).
Dia pun menyarankan pada Ahok agar turut memeriksa anak buahnya. Sebab dia yakin, niatan melakukan mark up itu tak akan mulus tanpa dukungan pihak eksekutif dalam hal ini pejabat Pemprov DKI.
"Karena itu saya mengimbau Gubernur ikut mendorong penyelidikan terhadap anak buahnya. Semua pejabat SKPD yang terlibat harus diperiksa. Enggak mungkin ada semut kalau enggak ada gula," tambahnya.
Ditambahkannya, pemeriksaan yang dilakukan pada Lulung dan Zulfikar sah saja, apalagi konteksnya untuk menggali berbagai keterangan. Dia berharap polisi dapat mengungkap kasus ini dengan terang benderang.
"Silakan saja (panggil anggota DPRD), yang penting sesuai tata krama dan mengikuti prosedur yang ada. Ada surat yang diantar ke DPRD. Saya mendukung penuh pengungkapan kasus ini. Apalagi ini kasus besar. Tapi kita juga harus mengedepankan praduga tidak bersalah," jelasnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengatakan, apa yang dilakukan Bareskrim sejauh ini sudah cukup tepat yakni meminta keterangan dari berbagai pihak termasuk kemungkinan pada Ahok.
"Saya kira apa yang mau dilakukan Bareskrim sudah betul lah alur-alur itu. Kalau ini ketahuan ada kerjasama dari awal matiinnya di sini, enggak usah dilakukan lelang lah," kata Taufik.
Soal pemanggilan Lulung pun dia nilai sah saja. Buatnya, bila tak bersalah tak perlu takut menghadapi pemeriksaan Bareskrim.
"Iya dong, sebagai anggota dewan yang taat hukum wajib hukumnya kooperatif atas pemanggilan yang dilakukan Bareskrim. Kalau Anda tidak terlibat kenapa harus ketar ketir," jelasnya.
Baca juga:
Penyidik Bareskrim rapat, pemeriksaan tersangka UPS ditunda
Kasus korupsi UPS, Bareskrim periksa Alex Usman
Cerita Kabareskrim sampai turun tangan temui Ahok terkait kasus UPS
Diperiksa 11 jam, Lulung bilang 'Bapak mu saja yang ditahan'
Kasus UPS, Bareskrim Polri akan periksa Ahok
Tersangka kasus UPS ajukan penangguhan penahanan ke Bareskrim
Kabareskrim beri sinyal bakal periksa Jokowi soal kasus UPS
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa jenis korupsi yang dilakukan oleh tersangka RD? Dalam kasus ini, RD selaku Direktur PT SMIP pada tahun 2021 telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih, namun dilakukan penggantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).