Korupsi Pengadaan Lahan Rumah DP Nol Rupiah, FITRA Desak KPK Panggil Ketua DPRD DKI
Misbah juga menyayangkan pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Dalam keterangan Pras, tanggung jawab dugaan kasus tersebut ada di pihak eksekutif.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan menilai, ada kelalaian dari DPRD DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.
Dia berpendapat, sebagai lembaga legislatif, sepatutnya turut mengawasi dan mengevaluasi segala temuan dalam program ini.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Ada di item pengeluaran pembiayaan di APBD. Pasti dibahas oleh Banggar DPRD DKI. Artinya, ketua dan seluruh anggota Banggar pasti mengetahui dan menyetujui. Karena anggaran ini sifatnya multi years, harusnya ada evaluasi setiap tahun dari pelaksanaan program pengadaan lahan ini. Di sinilah 'keteledoran' DPRD menurut saya," katanya, Selasa (16/3).
Misbah juga menyayangkan pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Dalam keterangan Pras, tanggung jawab dugaan kasus tersebut ada di pihak eksekutif.
Menurutnya, di kondisi saat ini, tidak tepat jika semua pihak saling lempar tanggung jawab. Untuk itu, ia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPRD, Badan Anggaran dalam kasus rasuah tersebut.
"Saya mendorong KPK juga memanggil Ketua DPRD DKI atau Ketua Banggar untuk dimintai keterangan terkait hal ini," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah adanya keterlibatan antara dirinya dengan kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.
"Saya enggak merasa bermain itu. Biarkan saja mereka yang merasakan nanti. Dia sendiri yang merasakan dosanya," ujar Pras pasca menghadiri rapat Komisi B DPRD DKI bersama jajaran Perumda Sarana Jaya, Jakarta, Senin (15/3).
Tidak terima dirinya ikut diseret dalam kasus ini, dia merasa bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lah yang harus bertanggungjawab atas kasus korupsi ini. Politikus PDIP itu mengklaim bahwa dirinya hanya menjalankan fungsinya sebagai ketua Badan Anggaran. Dia mengaku hanya mengesahkan usulan anggaran yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Ya gubernur (yang bertanggungjawab). Gubernur tahu kok. Makanya masa Wagub enggak bisa menjawab, enggak ngerti masalah program DP Nol Rupiah," ujarnya.
"Fungsi saya hanya memegang palu untuk mengesahkan anggaran yang diminta. Perencanaan pertamanya dari gubernur lalu diarahkan ke saya. Jadi pengesahan itu ada di tangan BUMD dan eksekutif. Sampai ke pencairan (dana), semua ada Pergub-nya," ungkapnya
Terkait fungsi pengawasan terhadap potensi penyelewengan anggaran dalam setiap program daerah, Pras mengatakan bahwa ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang melakukan fungsi tersebut.
"Soal anggaran, ada forum, TAPD dan Banggar. Bukan saya sendiri yang melaksanakan itu," kata Pras.
Baca juga:
Korupsi Lahan Rumah DP Nol Rupiah, Wagub Riza Sebut Semua Pihak Harus Tanggung Jawab
PD Sarana Jaya Tidak Bawa Dokumen Pengadaan Lahan, Rapat dengan DPRD DKI Ditunda
Ketua DPRD DKI Minta Anies Bertanggungjawab Soal Korupsi Rumah DP Nol Rupiah
KPK Buka Kemungkinan Panggil Anies Baswedan dalam Korupsi Lahan Rumah DP Nol Rupiah
Komisi B DPRD DKI Bakal Panggil PD Sarana Jaya Soal Kasus Lahan DP Nol Rupiah