Kurangi Polusi Udara, ASN DKI Jakarta WFH Mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mewajibkan 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 21 Agustus mendatang. WFH diterapkan buntut buruknya kualitas udara Jakarta. Hal ini disampaikan Prasetio dalam audiensi bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mulai dari Walhi hingga LBH Jakarta di Gedung Serbaguna DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Mungkin saya sebagai pimpinan DPRD, mulai tanggal 21 nanti saya buat suatu kebijakan untuk di kantor, karyawan, sekwan dan mengimbau Pak Gubernur dan jajarannya untuk memberi WFH 50 persen untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.

Selain itu, Prasetio juga menyebut perusahaan swasta dan instansi yang ada di lingkungan Pemprov DKI juga bakal diajak ikut andil menerapkan WFH 75 persen pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta. "Imbauan juga WFH 75 persen untuk seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta antara tanggal 4-7 September," kata dia.

Prasetio menyampaikan, sebagai anggota dewan dia menerima aspirasi yang disampaikan berbagai elemen masyarakat yang peduli dengan kualitas udara di Jakarta. Dia pun menyetujui fakta tingkat polutan di Jakarta semakin tinggi.

Prasetio mengalami sendiri dampak dari buruknya polusi udara di DKI Jakarta. Dia bercerita, ketika tidak bisa melihat gedung-gedung tinggi karena tertutup kabut tebal polusi.

Blak-blakan Jokowi Penyebab Polusi Udara Memburuk di Jakarta, Ini Solusinya