Mempertanyakan Komitmen Pemberantasan Korupsi di DPRD DKI Jakarta
Pada tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta sudah mengajukan pembelian 1 unit komputer seharga Rp 66 miliar. Kemudian, pengadaan komputer ini kembali dilakukan pada 2020. Bahkan anggaran yang diajukan untuk 1 unit komputer tersebut seharga Rp128,9 Miliar.
Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi anggota DPRD DKI. Ini berkaitan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang diperingati setiap 9 Desember.
Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan mengatakan, Jakarta masih diramaikan oleh adanya anggaran janggal dalam pembahasan RAPBD Jakarta 2020. Ini terlihat dari adanya pengadaan komputer yang menghabiskan miliaran Rupiah di RAPBD DKI Jakarta 2020.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Pada tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta sudah mengajukan pembelian 1 unit komputer seharga Rp66 miliar. Kemudian, pengadaan komputer ini kembali dilakukan pada 2020. Bahkan anggaran yang diajukan untuk 1 unit komputer tersebut seharga Rp128,9 Miliar.
Rencana anggaran pembelian komputer mahal janggal seharga Rp128,9 itu dipertanyakan Anthony Winza, anggota DPRD Jakarta dari fraksi PSI pada Kamis, 5 Desember 2019 lalu. Dalam rapat komisi, Anthony juga mempertanyakan rencana itu karena tahun 2019 sudah dibelanjakan pembelian komputer seharga Rp66 miliar.
"Sikap kritis Anthony ini membuat anggota DPRD Jakarta yang lain gerah dan marah. Anthony dimarahi dan diusir dari ruang rapat oleh anggota DPRD Jakarta yang lain. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza Probowo merasa heran karena pernyataannya diprotes oleh rekan satu komisinya dari Fraksi PDI-P, Cinta Mega," kata Azas Tigor dalam keterangannya, Senin (9/12).
Akibat dari sikap kritis ini, Anthony akan dilaporkan oleh anggota legislatif lainnya ke Badan Kehormatan DPRD Jakarta. Untuk itu, Azas Tigor mempertanyakan komitmen dari DPRD DKI Jakarta dalam pemberantasan korupsi.
"Aneh sekali perilaku anggota DPRD Jakarta yang justru melaporkan Anthony yang secara benar menjalankan tugas sebagai anggota DPRD. Lebih aneh lagi adalah anggota DPRD yang lain itu justru membela anggaran janggal yang koruptif dari pemprov Jakarta," jelasnya.
Perlakuan serupa sebelumnya juga sempat dialami William Aditya Sarana. Kala itu, dia membongkar pengajuan pembelian Lem Aibon senilai Rp183 miliar dalam RAPBD DKI 2020. politikus PSI itu juga dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.
Azas Tigor mengungkapkan, sudah seharusnya pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemeriksaan kepada anggota DPRD DKI Jakarta. Sebab, dia menilai, anggota legislatif di Jakarta diduga mendukung upaya korupsi dalam pembahasan RAPBD Jakarta 2020.
"Juga sebaiknya memeriksa Anies Baswedan atas pembelian komputer mahal janggal seharga Rp66 miliar pada APBD Jakarta 2019. Pemeriksaan terhadap Anies Baswedan juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi terhadap APBD Jakarta 2020," tutupnya.
Baca juga:
Tidak Ada di E-Katalog, DPRD DKI Tolak Pembelian Tenda Senilai Rp26 Juta Per Unit
Dinkes DKI Ajukan Anggaran Rp151 M untuk Revitalisasi 19 Puskesmas
Anggota TGUPP Anies Jadi Dewas RSUD, Dapat Gaji Double?
DPRD DKI Lembur Sabtu-Minggu Demi Kejar Target APBD 2020
Komisi C DPRD DKI Akui Belum Tahu Fungsi Pengadaan Komputer BPRD Bernilai Fantastis
Anggota DPRD DKI Fraksi PSI dan PDIP Adu Mulut di Rapat Komisi C