Ombudsman Minta Tidak Ada Penundaan Pemberian Bantuan Sosial di Jakarta
Justru, kata Teguh, Ombudsman mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang mendistribusikan Bansos meski terdapat kekeliruan data.
Ombudsman perwakilan DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi Jakarta kembali melanjutkan distribusi bantuan sosial (Bansos) kepada warga selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penundaan distribusi Bansos dikhawatirkan menurunkan kedisiplinan warga terhadap PSBB.
"Khawatir, dengan penundaan Bansos tersebut,maka kepatuhan warga khususnya yang paling terdampak semakin susut," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5).
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
-
Siapa yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama DANA? Perusahaan teknologi keuangan, DANA, menunjuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menjadi Komisaris Utama.
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
Menurutnya, kacaunya pendataan merupakan hal yang kerap terjadi di setiap instansi. Hanya saja, sambung Teguh, selama koreksi data penerima Bansos tidak menyebabkan distribusi bantuan tahap dua oleh Pemprov DKI tertunda.
Justru, kata Teguh, Ombudsman mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang mendistribusikan Bansos meski terdapat kekeliruan data.
"Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI di PSBB tahap pertama dengan memberikan bantuan sosial di saat data belum sepenuhnya solid dan melakukan pembaharuan data, khususnya warga yang belum termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujarnya.
"Model pendistribusian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung ke penerima melalui RT/RW yang diikuti pendataan secara pararel lebih baik dalam menghimpun data terbarukan dibanding model pengiriman melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh Kemensos," tutup Teguh.
Diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda sementara proses pendistribusian bantuan sosial (Bansos) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua. Langkah ini diambil untuk evaluasi data penerima Bansos.
Sebagai pihak penyalur Bansos, Kepala Divisi Perkulakan, Retail dan Distribusi Perumda Pasar Jaya, Edison Sembiring mengatakan, penundaan ini masih menunggu data valid yang akan diberikan oleh Dinas Sosial.
Jika pada tahap PSBB pertama jumlah penerima Bansos sebanyak 1,2 juta kepala keluarga, jumlah Bansos tahap kedua dimungkinkan bertambah.
"Kemungkinan bertambah jumlah penerima Bansos dan juga jenis isi paket. Kita selesai (distribusi) sesuai daftar kelurahan dan RW pada hari Sabtu tanggal 25 April," kata Edison kepada merdeka.com, Selasa (28/4).
Baca juga:
165.780 Warga Kota Tangerang Terverifikasi Terima Bansos Covid-19
Bantuan Sembako Diprotes Warga, Wali Kota Serang Bakal Melakukan Evaluasi
KPK Minta Pemprov Papua Benahi Data Penerima Bansos Covid-19
Hatta Rajasa Minta Kader PAN Pelototi Anggaran Penanganan Corona Rp405 Triliun
DPRD DKI Usulkan Bansos Diganti Bantuan Langsung Tunai