PDIP Ingatkan Pemprov DKI: Pembangunan Belum Merata ke Penggiran Jakarta
Hasto menilai Pemprov DKI hanya fokus di daerah Sudirman dan Thamrin saja.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pembangunan daerah pinggiran ibu kota. Hasto menilai Pemprov DKI hanya fokus di daerah Sudirman dan Thamrin saja. Pernyataan ini menilai kepemimpinan Anies selama lima tahun di Jakarta. Anies akan berakhir memimpin ibu kota pada Oktober 2022.
"Hal-hal yang berada di pinggiran Jakarta itu tidak mendapatkan sentuhan yang membawa perubahan secara sistemik bagi kemajuan daerah," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (22/1).
-
Mengapa PDIP mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta? Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua," jelas dia.
-
Apa yang dikatakan Anang Hermansyah tentang bergabungnya ia dengan PDIP? Mendapat pujian seperti itu, suami Ashanty tidak mempermasalahkan akan berjuang bersama Krisdayanti di masa yang akan datang. "Baiklah, nggak masalah," kata Anang Hermansyah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/9/2023).
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Mengapa PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta? Meski pernah menjadi kompetitor di Pilpres, PDIP belakang mulai rajin memuji Anies sebagai sosok yang layak diusung sebagai Cagub Jakarta. Bahkan, PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta. "Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya," Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan. Menurut Utut, sosok Anies memiliki modal yakni popularitas dan elektabilitas untuk bisa memenangi perebutan kursi Gubernur.
Hasto juga menilai Anies melupakan kebijakan positif era Joko Widodo, hingga Basuki Tjahaja Purnama memimpin Jakarta. Contohnya, Anies luput merawat taman dan danau di DKI Jakarta yang pernah terjadi ketika Jokowi dan Ahok menjadi gubernur.
"Contoh sederhana dalam membuat taman, di dalam merawat danau, di dalam membersihkan sungai yang dahulu dipelopori Pak Jokowi dan Pak Ahok yang secara spektakuler yang mampu mengubah Waduk Ria Rio, sekarang bisa lihat di sana. Kita juga bisa lihat di Tanah Abang bagaimana pengaturannya, apakah ada taman-taman kota yang dirawat dengan baik?" kata Hasto.
Saat kegiatan menanam pohon di Danau Kampung Bintaro, Hasto menyinggung banyaknya pasukan oranye yang sekarang ini terlihat duduk.
Ia melihat banyak eskavator yang tidak dipergunakan semestinya. Seperti alat berat berupa eskavator milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terparkir di aliran Kali Cideng di dekat Gedung KPK, Jakarta Selatan.
"Saya kalau di Jakarta berkeliling, bagaimana banyak eskavator yang menganggur. Di KPK itu saya sampai bilang, itu buat apa di depan KPK eskavator menganggur. Mengeruknya tidak dilakukan, klaim atas biaya eskalator dilakukan," kata Hasto.
Pengalamannya melakukan penghijauan di Rawa Lindung Jakarta, warga sekitar mengakui ekskavator jarang dipakai. Hal tersebut tidak terjadi ketika DKI Jakarta dipimpin Jokowi dan Ahok. Semua eskavator bekerja maksimal mengeruk kali dan danau.
"Berbeda di era Jokowi dan Ahok. Semua eskavator berjalan. Masyarakat harus menjadi pengawas agar program bisa dijalankan sebaiknya," ucap Hasto.
Dibandingkan dengan era Jokowi, Ahok, hingga Djarot Saiful Hidayat, PDIP melihat Anies tidak mengubah kultur Jakarta. Misalnya mengenai layanan pemadam kebakaran. Di era sebelumnya, ada cerita di mana warga harus 'bernegosiasi' jika ingin ada air ketika terkadi kebakaran.
"Itu dulu sebelum pak Jokowi. Ketika mejabat, pak Jokowi mengubah kultur itu. Rakyat yang jadi korban, pemadam otomatis memadamkan. Tidak perlu negosiasi. Itu perubahan kultural. Ini contoh pemimpin mengalirkan disiplin dan ketegasan yang membuat birokrasi satu nafas. Kepemimpinan diukur apabila gubernur berwibawa sampai petugas di lapangan bertugas disiplin, itu namanya kultural organisasi," kata Hasto.
"Jadi tidak bisa pemimpin santai, kerjanya meminta yang di bawah bekerja," tegasnya
Komitmen PDIP untuk Jakarta
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan partainya berkomitmen bekerja untuk memastikan kota Jakarta menjadi kota yang membahagiakan warganya bisa terwujud.
Salah satunya lewat kegiatan penanaman pohon dan penebaran benih ikan di Danau Kampung Bintaro, Jakarta Selatan, yang diorganisasi Banteng Muda Indonesia (BMI), Sabtu (29/1).
"Sebentar lagi kami akan membenahi ini semua. Masa jabatan pak gubernur tinggal menghitung hari, karena bulan April, enam bulan sebelum masa bakti berakhir, gubernur dan kepala daerah sudah tak diperbolehkan membuat kebijakan yang strategis," kata Gembong.
"Maka, fraksi bersama seluruh elemen masyarakat akan membenahi apa yang belum terbenahi. Hari ini sudah kami buktikan, partai dengan semangat gotong royong membangun bersama masyarakat merawat lingkungan. Semoga ini bisa menjadi gerakan bersama-sama," tambahnya.
Wagub Janji Kawal Janji Politik Anies
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, dirinya bersama Anies Baswedan akan menyelesaikan sejumlah janji politiknya sebelum menyelesaikan tugasnya pada Oktober 2022.
"Sisa waktu yang ada ya delapan bulan ke depan kita pastikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disepakati dengan DPRD akan kita tuntaskan ya sesuai dengan visi misi program," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/1) malam.
Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setelah tahun 2020, pelaksanaan Pilkada akan digelar serentak secara keseluruhan pada 2024. Nantinya kekosongan jabatan dari Oktober 2022 sampai 2024 akan diisi oleh penjabat sementara.
(mdk/ray)