PDIP Soroti Pengawalan Pj Heru Budi Ketat bak Paspampres: Ajudan Tak Boleh Hambat Komunikasi!

Protokoler atau pengawalan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi disorot.

Sebab, para ajudan dinilai berlebihan oleh awak media, hingga menghambat kerja-kerja wartawan.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyayangkan hal tersebut.

Menurut Gembong, harus ada perbedaan protokol penjagaan yang diterapkan Heru Budi saat bertugas di Balai Kota DKI Jakarta dengan Istana saat bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

"Ajudan tidak boleh menghambat komunikasi antara pejabat dengan wartawan karena di era keterbukaan seperti ini memang komunikasi timbal balik antara pejabat dan wartawan harus terbuka lebar," kata Gembong kepada wartawan, dikutip Jumat (14/7).

Gembong meminta Heru Budi melepas pengawalan ala Paspamresnya itu saat mengemban tugas di Balai Kota DKI Jakarta sebagai Pj Gubernur.

Foto: Heru Budi dan Menhub Budi Karya Sumadi.

"Harus dibedakan kapan dia bekerja sebagai Kasatpres dan kapan dia bekerja sebagai Penjabat Gubernur. Ketika di Balai Kota harusnya melepas pengawalan Paspampres, tapi kalau dia protokol keistanaan ada di bawah pengendalian Paspampres, jadi harus dipisahkan kapan dia di istana dan di balaikota," jelas Gembong.

Gembong memahami posisi Heru Budi yang saat ini mengemban dua jabatan sekaligus. Kendati demikian, dia ingin Heru Budi pandai memposisikan diri di dua jabatan tersebut.

Terlebih, kata Gembong keterbukaan informasi kepada masyarakat dibantu lewat awak media