Pemprov DKI Diminta Segera Sosialisasi Normal Baru
Selain itu, membuka lokasi perbelanjaan seperti mal, restoran, pasar, sebaiknya dilakukan setelah ada fase awal di tempat lain.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk memulai langkah sosialisasi pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, PSBB adalah tindakan ad hoc dan darurat untuk mengatasi wabah Covid-19 sehingga perlu dipikirkan adanya klausul untuk mengakhiri masa tersebut.
Gilbert menerangkan untuk menghentikan atay mengakhiri masa PSBB harus berdasarkan data, bukan berdasarkan target penjadwalan tanggal yang sudah ditetapkan.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menjelang Iduladha 2024? Jelang Iduladha 2024, Pemprov DKI Periksa Ribuan Hewan Kurban Masuk Jakarta Petugas juga melaksanakan pemeriksaan dokumen lalu lintas, serta pengawasan terkait kelayakan TPnHK.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
"Sebaiknya antara fase dievaluasi setidaknya menggunakan data setiap 2 minggu. Beberapa negara yang sudah melonggarkan melakukan fase per 2 minggu dan ada yang per 4 minggu," kata Gilbert, Senin (1/6).
Ia juga menyarankan agar Pemprov melihat data bahwa masyarakat menengah dan atas, usia 50 tahun lebih, pria dan ada penyakit penyerta darah tinggi dan diabetes melitus merupakan faktor resiko.
Selain itu, membuka lokasi perbelanjaan seperti mal, restoran, pasar, sebaiknya dilakukan setelah ada fase awal di tempat lain.
Gilbert mengatakan untuk mendapatkan data akurat dan presisi sebagai tolak ukur untuk menuju tatanan normal baru tidak lah mudah, bahkan mustahil. Oleh karena itu, seharusnya Pemprov DKI tidak memprioritaskan pemeriksaan diagnostik, melainkan prioritaskan pencegahan penularan.
"Seberapa besar pun jumlah yang diperiksa, selalu ada kemungkinan dengan asumsi 10 persen, sedikitnya yang mengidap tapi tidak diperiksa. Sementara dari 2 kasus di Depok saja tertular se-Indonesia," tuturnya.
"Seperti apa pelonggaran yang direncanakan sudah sepatutnya disosialisasikan sekarang, karena tidak mudah melakukan diseminasi informasi khususnya di masyarakat bawah."
Baca juga:
Imbauan Tak Diindahkan, Penertiban PSBB Pasar Gembrong Diserahkan ke Pemprov DKI
Sekda DKI: Penghasilan TGUPP Ikut Dipangkas 25 Persen Untuk Covid-19
Sekda DKI Pastikan Gaji PPSU Tak akan Dipotong, Ini Alasannya
Anies Pangkas 25 Persen Tunjangan PNS DKI Imbas Covid-19 Hingga Akhir 2020
Anies: Semula Ini Krisis Kesehatan, Kini Terasa Sebagai Krisis Ekonomi
APBD DKI Terdampak Pandemi, Anies Pastikan Lanjutkan Kontrak Kerja 120.000 PJLP