Pemprov DKI Siap Jelaskan Rencana Formula E Tanpa Harus Interpelasi DPRD
Kendati mendorong agar tidak terjadi interpelasi oleh DPRD, dia memahami, sehingga tidak dapat melarang langkah tersebut. Mengingat legislatif memiliki hak untuk menginterpelasi eksekutif.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria mengungkapkan, rencana penyelenggaraan Formula E dapat dijelaskan oleh SKPD terkait tanpa melalui forum interpelasi oleh DPRD. Sebagaimana diketahui, Fraksi PSI dan PDIP menggulirkan rencana hak interpelasi DPRD terhadap Formula E.
"Dinas terkait, badan terkait, akan membantu memastikan apa yang masih dirasa kurang oleh teman-teman dan kami akan menjelaskan sebaik mungkin, tidak mesti harus melalui interpelasi masih banyak wadah media forum," katanya usai meninjau vaksinasi di Jakarta, Minggu (22/8).
-
Di mana Formula E Jakarta Volume II akan diadakan? Formula E Jakarta Volume II Jakarta E-Prix 2023 dijadwalkan pada 3-4 Juni 2023 mendatang di sirkuit Ancol.
-
Kapan Formula E Jakarta Volume II akan diselenggarakan? Formula E Jakarta Volume II Jakarta E-Prix 2023 dijadwalkan pada 3-4 Juni 2023 mendatang di sirkuit Ancol.
-
Apa saja yang akan tersedia di acara Formula E Jakarta selain balapan? Konsep gelaran ajang balap mobil listrik Formula E tahun ini ada racing (balapan) dan festival musik. Ada Slank, RAN, KLA Project, Rossa, dan Cakra Khan, Oni N Friends, Angger Dimas, Sergio Berlino, DJ Yasmin, dan Alan Walker.
-
Bagaimana persiapan Indonesian GP 2023? Direktur Utama PT MGPA Nusantara Jaya (MGPA) Priandhi Satria mengatakan seluruh rangkaian balapan pada hari pertama Indonesian GP 2023 berjalan dengan lancar seiring dengan seluruh persiapan yang rampung 100 persen.
-
Kapan Indonesian GP 2023 di gelar? Pertamina Grand Prix of Indonesia (Indonesian GP) 2023 telah resmi dimulai di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (13/10).
-
Apa julukan internasional Jakarta? Istilah ini agaknya masih asing di telinga masyarakat Indonesia, terlebih bagi warga Jakarta itu sendiri. Padahal, kepopulerannya sudah lama melekat di kalangan internasional. Menariknya, sematan kata “The Big Durian” membuatnya sering disamakan dengan Kota New York di Amerika.
Kendati mendorong agar tidak terjadi interpelasi oleh DPRD, dia memahami, sehingga tidak dapat melarang langkah tersebut. Mengingat legislatif memiliki hak untuk menginterpelasi eksekutif.
"Itu merupakan hak setiap anggota namun kami berharap kita bisa diskusikan dialogkan apapun masalah di Jakarta memang menjadi tugas kewajiban kita bersama antara eksekutif dan legislatif bersama sama mencarikan solusi terbaik," jelasnya.
Berdasarkan Tata Tertib DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, hak interpelasi dijelaskan dalam Pasal 11 yang berbunyi :
"Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara."
Agar hak interpelasi dapat bergulir, harus diusulkan paling sedikit 15 orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. Jika sudah mencukupi batas minimal, materi pengusulan akan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
Usulan pengusul mengajukan interpelasi juga harus disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya; materi kebijakan dan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan, dan alasan permintaan keterangan.
Rencana interpelasi dikritisi oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, yang mengakui rencana perhelatan Formula E memang menuai pro kontra di internal DPRD DKI. Namun, dia menegaskan, perdebatan wakil rakyat bukanlah solusi untuk warga DKI.
"Rakyat pusing lihat dewan selisih paham terus. Formula E itu bisa dibicarakan di Komisi, semua terbuka kok. Ada apa kok harus interpelasi. Selama ini Gubernur dan jajaran sangat kooperatif, semua data terbuka tidak ada yang ditutupi," ujar dia kepada merdeka.com.
"Kalau ditarik ke belakang, tahapan rencana penyelenggaraan Formula E sudah melalui proses panjang. Dimulai dari kajian konsultan, hingga persetujuan dari DPRD. Oleh karena itu, rasanya kurang elok kalau kita sudah sepakati bersama, kemudian kita juga yang mempermasalahkannya," sambungnya.
Baca juga:
Wakil Ketua DPRD DKI Soal Interpelasi: Rakyat Pusing Lihat Dewan Selisih Paham Terus
Ketua DPRD DKI: Interpelasi Bukan untuk Menjatuhkan Gubernur
Fraksi PDIP di DKI Lobi Fraksi Lain untuk Dukung Interpelasi Anies Soal Formula E
DPP PSI Minta Fraksi di DKI Solid Usung Interpelasi Formula E
Soal Interpelasi Anies, Sikap PDIP Disayangkan Hanya Mengekor ke PSI