Pimpinan DPRD Nilai Pemprov DKI Terlihat Tak Serius Menangani Banjir
"Buktinya apa? Banyak. Data-datanya, titik-titik banjir masih ada semakin parah dan sebagainya," ucap Zita.
Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menilai belum ada keseriusan Pemprov DKI mengatasi banjir. Hal itu ia tandai dengan masih genangan yang masih banyak saat hujan tiba.
"Kalau kita melihat masalah banjir Jakarta masalahnya masih ada belum selesai karena tadi political willingness, keinginannya dan juga keseriusannya belum bisa dirasakan warga DKI Jakarta. Buktinya apa? Banyak. Data-datanya, titik-titik banjir masih ada semakin parah dan sebagainya," ucap Zita, Senin (19/10).
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Siapa yang menangani banjir di Jakarta? Dia menjelaskan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. "Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ujar dia.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Dubai dilanda banjir? Uni Emirat Arab kembali diguyur hujan lebat hanya dua minggu berselang setelah rekor hujan lebat yang oleh para ahli dikaitkan dengan perubahan iklim.
-
Kapan banjir pertama kali terjadi di Jakarta? Pada masa VOC sendiri telah dilakukan berbagai cara untuk menanggulangi banjir di Batavia (kini Jakarta). Gubernur Jenderal silih berganti mencoba berbagai upaya.
-
Siapa saja yang terdampak oleh banjir? Dampak banjir sangat luas dan kompleks, melibatkan aspek kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Banjir sering kali menyebabkan penyakit yang disebarkan melalui air, seperti kolera dan leptospirosis, yang dapat menyebar dengan cepat di antara populasi yang terdampak. Dari sisi ekonomi, banjir dapat menghancurkan tanaman pangan, merusak infrastruktur, dan menghentikan aktivitas bisnis, mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.
Untuk itu, dia meminta Pemprov DKI membuat rencana kegiatan yang saling berintegrasi dengan kegiatan lainnya. Selain itu, Zita mendesak agar Pemprov memiliki tolak ukur dalam penanganan banjir. Sebab menurutnya, Pemprov DKI acap kali membeli satu barang tanpa ada tolak ukur keberhasilan penanganan banjir.
"Kalau sekarang kan enggak tahu, jadi hanya beli dan menganggarkan tapi enggak bisa diukur apakah banjir itu terselesaikan atau tidak. Faktanya banjir di lapangan semakin parah," ucapnya.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menindaklanjuti rencana kegiatan pengendalian banjir yang telah dilakukan di pemerintahan sebelumnya ketimbang melakukan review.
Staf ahli Kementerian PU di Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali, mengatakan kegiatan pengendalian banjir yang terhenti adalah normalisasi sungai. Untuk melakukan normalisasi sungai harus ada pembebasan lahan.
Firdaus menuturkan, tanggung jawab pembebasan lahan ada di Pemprov DKI. Hal ini disebutnya, berdasarkan perjanjian kepemimpinan sebelum Gubernur Anies Baswedan.
"Saya bilang, saya enggak mau lagi begini ngapain lagi mereview masterplan, kerjain apa yang sudah di rencanakan," kata Firdaus usai rapat bersama Pansus banjir DPRD DKI.
Di tahun ini, kata Firdaus, Pemprov DKI baru membebaskan lahan 16 hektare di bantaran Kali Ciliwung. Padahal, menurutnya, luas ukuran ideal untuk normalisasi Kali Ciliwung sekitar 40 hektare. "40,67 hektare, untuk Ciliwung saja yang baru dibebaskan ada 16 hektar," sebutnya.
Firdaus mengingatkan, jika Pemprov tak kunjung melakukan pembebasan lahan, pihaknya tidak akan memberikan anggaran untuk pengerjaan fisik seperti normalisasi sungai di Jakarta.
"Selama ini saya minta mereka dengan kapasitas fiskal yang mereka miliki mereka harus tekan, kalau enggak dikerjain tahun depan jangan, dikasih budget simpel kan. Harus ada punishment, loh orang enggak mengerjakan tugasnya," ungkap dia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebut ada peningkatan signifikan terkait penanggulangan banjir di Ibu Kota. Salah satunya yakni berkurangnya titik-titik genangan.
"Memang debit semakin tinggi, tapi progresnya sangat kelihatan, lihat jumlah genangannya berkurang, bisa lihat jumlah yang mengungsi yang berkurang, semua berkurang terus seiring berjalannya waktu," kata Riza.
Saat ini kata dia, Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan pengerukan di sejumlah sungai hingga waduk untuk mengendalikan banjir saat musim hujan. Saat ini, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air.
"Traktor, ekskavator, truk kita bekerja setiap hari untuk memastikan agar volume tabungan air terus bertambah, meningkat, air dialirkan, sedot, dipindahkan. lumpur, tanah, dikeruk. Kemudian diperbaiki sungai, waduk, situ, danau, semuanya," ujar dia.
(mdk/ray)