PKS Nilai Heru Budi Lamban Kembangkan Kota Berorientasi Transit
Kota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
Kota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
PKS Nilai Heru Budi Lamban Kembangkan Kota Berorientasi Transit
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono lamban melakukan pengembangan Transit Oriented Development (TOD).
Padahal TOD memiliki prospek dan potensi mendorong penggunaan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
- Kapolri Terbitkan Aturan Penundaan Proses Hukum Peserta Pemilu, Bagaimana Nasib Kasus Aiman Witjaksono?
- Naik Mobil Bak Terbuka Keliling Kota, Gus Ipul Woro-Woro Penertiban Parkir dan PKL di Pasuruan
- Saut Situmorang Jadi Saksi Ahli Kasus Pemerasan di Polda Metro: Kita Minta KPK Kembali ke Jalan yang Benar
- Kronologi Truk Tabrak Tiang LAA Sebabkan Perjalanan KRL Pondok Ranji-Kebayoran Terhambat
Hal ini disampaikan Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli saat penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
"Fraksi PKS meminta agar pengembangan TOD kembali dilanjutkan dan dipercepat ditengah upaya kita untuk terus mengembangkan transportasi publik melalui pengembangan dan pengoperasian berbagai moda transportasi publik."
Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli
Merdeka.com
Menurutnya, pengembangan TOD juga merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dalam mengembangkan transportasi publik.
Dia menyebut, kota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat, khususnya pekerja karena teringrasi dengan kawasan bisnis sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
Diketahui, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan lima subtansi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta. Setidaknya ada lima subtansi dasar Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR ini.
Anies menjelaskan Pemprov DKI siap menyediakan infrastruktur dan mempermudah anggarannya.
Adapun substansi pertama dalam Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR ini ialah untuk menjadikan Jakarta kota berorientasi transit dan digital.
"Satu kita ingin Jakarta berorientasi transit artinya menggunakan kendaraan umum. Dengan kata lain pemerintah kami yg berseragam kami siapkan jalannya, infrastrukturnya, kami permudah anggarannya, selebihnya bapak ibu urus sendiri."
Anies di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 21 September 2022.
Selain itu, disebut bahwa masyarakat di Jakarta dapat tinggal di kawasan Transit Oriented Development (TOD) dengan harga terjangkau. Sebab, tempat tinggal dapat dibangun secara vertikal. Kemudian, substansi yang kedua adalah mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak, terjangkau dan berdaya ini. Menurut Anies, dengan adanya RDTR 2022 ini, Pemprov DKI memastikan tidak akan ada pemukiman yang bakal dihilangkan dari Jakarta. Substansi ketiga yaitu lingkungan hidup yang seimbang dan lestari. Substansi keempat ingin menjadikan Jakarta sebagai kota destinasi budaya global dan pariwisata.
Terakhir, substansi kelima ialah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang menjadi magnet investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Menurut Anies apabila Jakarta dapat mencapai lima hal ini, maka akan ada banyak keuntungan yang diperoleh. Diantaranya, kata Anies dapat mendorong berbagai pihak untuk melakukan kegiatan usaha dan lain sebagainya di Jakarta.