PPDB DKI Masih Pakai Kriteria Umur Tuai Kritik dari Orang Tua Siswa
Membaca isi Pergub DKI Nomor 32/2021 yang dilengkapi dengan Kepgub DKI 608/2021 dan Kepgub DKI 609/2021, Jumono juga menilai bahwa pemerintah daerah telah sewenang-wenang dalam PPDB 2021 ini.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai melanggar prinsip keadilan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021. Pasalnya Pemrov Jakarta masih menggunakan kriteria umur dalam proses tersebut. PPDB DKI sendiri dijadwalkan dimulai pada tanggal 7 Juni 2021 (SD, SMP, SMA, SMK).
Suara Orangtua Peduli mengirimkan surat kepada Gubernur DKI dan mengeluarkan siaran pers bertanggal 31 Maret 2021, yang mendesak pemprov DKI untuk melakukan 4 langkah. Terutama untuk berpegang pada asas seleksi zonasi yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, bukan batasan administratif seperti RT (yang dilaksanakan tahun ini) atau RW (yang dilakukan tahun lalu).
-
Kapan PPDB di tingkat SMP negeri di Klaten berakhir? Berbeda dengan wilayah Kabupaten Semarang, puluhan SMP negeri di Klaten justru masih kekurangan siswa. Padahal penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2024 telah berakhir pada tanggal 13 Juni lalu.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
"Pemprov DKI telah melanggar prinsip keadilan bagi anak-anak dalam proses seleksi dengan menerapkan kriteria umur," ujar Juru Bicara Suara Orangtua Peduli, Jumono dalam keterangan tulis, Jumat (21/5/2021)
Dia mengemukakan bahwa Pergub DKI Nomor 32/2021 yang memuat Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru muncul pada akhirnya muncul bertanggal 5 Mei 2021. Disusul dengan Kepgub DKI 608/2021 bertanggal 11 Mei 2021 yang berisi daftar Zona Sekolah untuk PPDB 2021.
Namun begitu, menurut Jumono saat ini aturan rinci tentang bagaimana perhitungan Indeks Prestasi pada Jalur Prestasi, dan diamanatkan oleh Pergub belum beredar di masyarakat.
"Ini terlihat dari ketidaksiapan para Kepala Sekolah pada waktu sosialisasi di sekolah-sekolah, ditandai dengan ketidakmampuan menjawab lebih dari apa yang tercantum pada naskah presentasi," ujarnya.
Membaca isi Pergub DKI Nomor 32/2021 yang dilengkapi dengan Kepgub DKI 608/2021 dan Kepgub DKI 609/2021, Jumono juga menilai bahwa pemerintah daerah telah sewenang-wenang dalam PPDB 2021 ini.
"Pemprov DKI telah bertindak sewenang-wenang karena tidak menghiraukan berbagai masukan dan tidak belajar dari pengalaman buruk PPDB tahun lalu, dengan tetap berkeras 'mengukur umur bukan mengukur jarak' dalam menerjemahkan zonasi," tegasnya.
Pihaknya menganggap Pergub nomor 32/2021 dan aturan lainnya tentang PPDB berpotensi zalim dan tidak berkeadilan bagi anak dan orang tua untuk mengakses layanan pendidikan.
“PPDB DKI ini juga menghambat hak anak dalam memenuhi kewajiban pemerintah melaksanakan program wajib belajar 12 tahun," ujar Jumono.
Pihaknya menuntut supaya Pemerintah Provinsi DKI merevisi Peraturan-peraturan pemerintah DKI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru, untuk berpegang pada asas seleksi zonasi, yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, dengan mengukur jarak garis lurus antara rumah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dengan sekolah.
"Bukan batasan administratif RT yang dilakukan tahun ini," tuntutnya.
Reporter: Yopi Makdori
Baca juga:
PPDB 2021, Orangtua Tak Punya KTP Depok Tidak Bisa Masukkan Anak ke Sekolah Negeri
Persiapan SMPN 115 Jakarta Jelang Seleksi PPDB
Dinas Pendidikan DKI Batasi Kuota Peserta Didik Non-Jakarta Maksimal 2 Persen
3 Ketentuan PPDB SMP di Surabaya Ini Wajib Diperhatikan, Jangan sampai Salah Daftar
PPDB DKI Telah Dibuka, Berikut Jadwal Pelaksanaannya
Anies Baswedan Terbitkan Pergub Juknis PPDB Online 2021-2022