Pramono Bakal Kaji Larangan Penggunaan Plastik di Jakarta

Menurutnya dampak sampah plastik sangat besar bagi lingkungan dan terasa sekali di Jakarta.

Calon Gubernur Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung mengatakan siap mengkaji larangan penggunaan plastik di Jakarta jika nantu dirinya terpilih sebagai Gubernur.

Menurutnya dampak sampah plastik sangat besar bagi lingkungan dan terasa sekali di Jakarta.

Dikatakan oleh Pramono, ada beberapa preferensi terkait pelarangan penggunaan plastik salah satunya Bali. Pulau Dewata itu diketahui telah melarang penggunaan tiga bahan plastik yaitu kantong plastik, polysterina (Styrofoam), dan sedotan plastik.

"Saya akan mengkaji kalau memang itu memberikan manfaat, kebaikan bagi Jakarta. Saya 'gak segan-segan untuk berani menerapkan itu," ujar Pramono usai menghadiri Diskusi Publik Gen-Z "Bersama Membangun Jakarta Bebas Sampah" di Creative Hall, Mbloc Market, Melawai, Jakarta, Kamis (21/11).

Dalam diskusi tersebut, Pramono mengaku lebih banyak bertanya dari pada ditanya.

"Saya harus mengakui urusan persampahan ini ini kan expertnya pemain dilapangannya," kata dia.

Pramono juga menjelaskan bahwa permasalahan sampah di Jakarta juga dipengaruhi oleh pemisahan sampah yang belum terorganisasi dengan baik. Padahal, masing-masing jenis sampah memiliki marketnya tersendiri dan yang paling besar adalah sampah elektronik.

"Nah kalau kemudian ini menjadi peluang orang yang memisahkan sampah makanan, sampah elektronik, sampah-sampah lainnya kan akan bisa menjadi sumber pendapatan bagi warga," tutur Pramono.

Pramono pun menolak jika pemerintah provinsi harus turun tangan dalam memilah sampah. Menurutnya, pemerintah provinsi hanya sebagai fasilitator agar ada kepastian jaminan untuk mendapatkan penghasilan dari memisahkan sampah.

"Sebab kalau enggak posisinya pasti lemah," ucapnya.

Pramono juga mengatakan akan mempelajari mengapa proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) atau pengelolaan sampah berpenghasilan tenaga listrik tidak berjalan. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi Jakarta malah mengembangkan proyek RDF Plan.

Dikatakan oleh Pramono bahwa gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya mengajukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS). Itulah kemudian menjadi dasar bagi Pramono, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, membantu Presiden Jokowi kala itu mempersiapkan Perpres terkait PLTS.

"Tetapi kan gak jalan sampai hari ini dan saya pengen tahu. Saya sekarang belum tahu secara detail, makanya akan saya pelajari," pungkasnya.