Tolak pembelian 200 truk sampah, ini alasan DPRD DKI Jakarta

DPRD justru tidak mau Pemprov DKI dirugikan karena harus membeli truk-truk itu untuk dipakai pihak swasta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak pengadaan 200 truk sampah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Anggota Komisi D (Pembangunan) DPRD DKI Aliman Aat mengatakan penolakan dikarenakan truk itu hanya akan digunakan oleh pihak swasta.

Menurutnya, membelikan truk untuk mendukung kerja pihak swasta adalah kerugian. Sebab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta malah menyediakan anggaran untuk pihak swasta. Pembayaran dilakukan karena mereka mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

"Memangnya sudah bodoh sekali Pemprov DKI Jakarta? Kita yang beli truk, swasta operasikan, kita bayar juga mereka, enak benar swasta itu," tegas Aliman saat dihubungi di Jakarta, Senin (3/1).

Politisi Partai Demokrat ini juga menambahkan, sebaiknya pihak eksekutif lebih teliti dalam mengajukan anggaran. Karena khawatir akan adanya pemborosan. Dengan alasan tersebut, dia menjelaskan, seluruh anggota Komisi D melakukan penolakan dengan rencana pembelian truk sampah tersebut.

Sedangkan, Dinas Kebersihan DKI Jakarta telah memiliki 700 unit truk sampah, namun hanya dioperasikan oleh pihak ketiga. Seharusnya, Aliman menegaskan, pihak ketiga juga ikut serta menanamkan investasinya agar sistem kerja pengangkutan sampah menjadi lebih efisien dan efektif.

"Mereka (pengangkut sampah swasta) ini dimanjakan sekali, tidak beli truk, tapi dibayar per ton oleh Pemprov. Mereka pakai truk pelat merah semua, harusnya mereka investasi dong, kan mereka mau usaha, jadi bukannya kita coret tanpa alasan," ujarnya.

Aliman menjelaskan, harga satuan rata-rata angkutan sampah ke Bantar Gebang adalah Rp 253.837 per ton. Jika dikali ribuan ton per hari, maka jumlahnya akan mencapai ratusan juta rupiah. Dengan dana sebesar itu, dia menilai operator swasta mampu membeli truk sampah sendiri.

Namun, Aliman mengatakan, keputusan akan berbeda jika Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang mengelola ratusan truk sampah tersebut. Pihak dewan pasti akan menyetujui anggaran pembeliannya.

"Kita bayar ke swasta kok kita fasilitasi lagi, ini kan aneh. Kecuali penggunaannya untuk mendukung kekurangan yang sekarang dipakai pihak ketiga, jadi itu persoalannya. Kalau dikelola sendiri oleh Dinas Kebersihan, saya yakin teman-teman DPRD tidak akan keberatan," tutupnya.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan DPRD DKI Jakarta telah menolak pengajuan anggaran untuk membeli 200 truk sampah baru. Padahal warga sering mengeluhkan sampah-sampah mereka yang bertumpuk karena terlambat diangkut.

Baca juga:
Alat baru perangkap sampah di sungai
200 Ton sampah sisa banjir dikeruk dari Kali Ciliwung
Jokowi kerahkan Satpol PP tindak pembuang sampah sembarangan
Tiap hari diangkut, sampah tetap numpuk di Kali Sunter Kresek
Aksi ratusan petugas bersihkan sampah-sampah Kali Ciliwung