8,3 Juta Blangko KTP DKJ Sudah Siap, Distribusinya Tinggal Tunggu Keppres
"Kita tunggu Keppres. Kalau Keppresnya sudah, selesai kita langsung berikan (blangko DKJ)," ujar Kadis Dukcapil Jakarta
![8,3 Juta Blangko KTP DKJ Sudah Siap, Distribusinya Tinggal Tunggu Keppres](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsOg/2024/7/18/1721297369878-l87a9.jpeg)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memastikan telah menyiapkan 8,3 juta blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bagi warga Jakarta setelah ibu kota negara pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Blangko KTP untuk warga Jakarta sudah aman. Jumlah ada 8,3 juta," kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota Jakarta, dikutip Kamis (18/7).
Adapun sebanyak 8,3 juta penduduk Jakarta harus mengganti KTP imbas adanya pergantian nomenklatur Jakarta dari Daerah Khusus Indonesia (DKI) ke Daerah Khusus Jakarta (DKJ) usai ibu kota pindah ke IKN, Kalimantan.
Menurut Budi, penggantian KTP dari DKI ke DKJ masih menunggu diterbitkannya keputusan presiden (keppres) sebagai tanda resmi pemindahan ibu kota negara oleh Presiden Joko Widodo dari Jakarta ke IKN.
"Kita tunggu Keppres. Kalau Keppresnya sudah, selesai kita langsung berikan (blangko DKJ)," ujarnya.
Budi bilang, proses penggantian KTP penduduk Jakarta ini bakal dilakukan secara bertahap. Sementara itu, KTP warga yang lama secara otomatis juga akan dinonaktifkan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut keputusan presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur belum selesai.
Jokowi menyebut keppres tersebut bisa saja diteken Prabowo Subianto, setelah dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2024.
"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).
Jokowi menyampaikan dirinya tak ingin memaksakan sesuatu yang belum selesai. Menurut dia, keppres pemindahan ibu kota melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum jangan dipaksakan. Semua dilihat progress lapangannya dilihat," jelasnya.
- Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK, PT KCI Bilang Begini
- Respons Santai Rocky Gerung Dilaporkan Ke Polisi Buntut Sebut Gibran Terima Setoran dari Menteri
- Tato Patung Dewa Ganesha di Tangan Ivan Gunawan Miliki Makna Mendalam, Ayu Ting Ting Sampai Melongo
- Inilah Cara untuk Menghilangkan Bau Asap Rokok pada AC Mobil, Dijamin Berhasil
- Potret Rumah Zaman Belanda Mantan Gubernur Jabar, di Dalamnya Penuh Sejarah Bikin Merinding
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024