PPKM Gagal Diterapkan, Ini Saran Epidemolog UGM untuk Pemerintah
Pernyataan Presiden Jokowi bahwa penerapan PPKM gagal diamini oleh pakar epidemolog UGM, dr. Citra Indriani. Menurutnya, penerapannya perlu diperketat lagi dan pemerintah pusat perlu terjun ke daerah-daerah dalam menerapkan kebijakan itu.
Pada Minggu (31/1), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah terbukti gagal dalam menekan laju penularan Virus Corona. Menurutnya, hal itu dikarenakan karena implementasi yang tidak tegas sehingga tidak terlihat menurunkan mobilisasi di lapangan.
Hal itulah yang disetujui Epidemolog UGM, dr. Citra Indriani, MPH. Oleh karena itu, Ia mengatakan implementasi PPKM perlu dipertegas lagi dan dilaksanakan secara konsisten. Langkah itu diharapkan mampu menekan laju penularan virus di tengah masyarakat dengan lebih baik lagi.
-
Apa yang dikatakan Ade Armando tentang DIY? Laporan ini merupakan buntut dari pernyataan Ade yang mengatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai perwujudan dari politik dinasti sesungguhnya.
-
Kapan puncak kemarau di DIY diprediksi berlangsung? Sebelumnya Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta Reni Kraningtyas menyebut puncak musim kemarau 2024 di DIY diprediksi berlangsung antara Juli hingga Agustus 2024.
-
Siapa saja yang hadir dalam sosialisasi Balai Bahasa DIY tentang ujaran kebencian? Acara dihadiri oleh 47 peserta dari berbagai lembaga seperti binmas polres kabupaten/kota, humas Setda DIY, bidang kepemudaan kabupaten/kota, dinas komunikasi dan informatika provinsi/kabupaten/kota dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kabupaten/kota.Lalu hadir pula, dinas DP3AP2KB provinsi/kabupaten/kota, MKKS kabupaten/kota, Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DIY, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta.
-
Kapan puncak arus balik di DIY terjadi? Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat bahwa puncak arus balik di provinsi itu terjadi pada Minggu (14/4).
-
Kenapa Pertamina menambah stok LPG di Jawa Tengah dan DIY? Pertamina Patra Niaga terus menambah persediaan LPG 3 kg untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY. Langkah ini dapat dilakukan menyusul meredanya cuaca ekstrem yang melanda wilayah utara Jawa Tengah sejak 11 Maret lalu dan berhasilnya kapal pengangkut suplai LPG bersandar di pelabuhan Semarang dan Rembang, Total, mereka melakukan penambahan fakultatif LPG 3 Kg hingga 394.000 tabung selama periode Maret 2024 di wilayah terdampak.
-
Kapan Pertamina menambah stok LPG di Jawa Tengah dan DIY? Pertamina Patra Niaga terus menambah persediaan LPG 3 kg untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY. Langkah ini dapat dilakukan menyusul meredanya cuaca ekstrem yang melanda wilayah utara Jawa Tengah sejak 11 Maret lalu dan berhasilnya kapal pengangkut suplai LPG bersandar di pelabuhan Semarang dan Rembang, Total, mereka melakukan penambahan fakultatif LPG 3 Kg hingga 394.000 tabung selama periode Maret 2024 di wilayah terdampak.
“Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari berbagai kajian memang dinilai tidak efektif karena mobilitas masyarakat tidak terlalu berubah dan masih saja tinggi. Oleh karena itu implementasinya di lapangan perlu diperketat lagi,” kata Citra dikutip dari Ugm.ac.id pada Selasa (2/1).
Lalu saran apa saja yang diberikan oleh Citra terkait kebijakan PPKM yang harus dilakukan pemerintah ke depan dalam menghadapi pandemi ini? Berikut selengkapnya:
Saran untuk PPKM Berikutnya
©2021 Merdeka.com/probolinggokab.go.id
Menurut Citra, penerapan PPKM yang diharapkan dapat menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia justru tidak memberi dampak yang signifikan karena pertambahan kasusnya tetap tinggi yaitu lebih dari 10 ribu kasus per hari. Kendati demikian, dia memperkirakan jumlah pertambahan kasus makin banyak hingga di atas 20 ribu kasus per hari apabila kebijakan itu tidak diterapkan.
Oleh karena itu, Citra mengatakan kebijakan PPKM akan berhasil apabila pengetatan implementasi penegakan di lapangan dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Tak hanya itu, perlu dilakukan pula monitoring terhadap pelaksanaan PPKM dan prokes serta terus melaksanakan promosi kesehatan di tengah masyarakat.
“Karantina wilayah atau lockdown diambil sebagai pilihan terakhir karena konsekuensinya berat. Butuh biaya besar,” kata Citra.
Pendampingan ke Daerah
©Agus Suparto/Indonesian Presidential Palace/Handout via REUTERS
Selain itu, Citra mengungkapkan bahwa pemerintah juga perlu melakukan pendampingan dalam melakukan PPKM hingga ke daerah-daerah. Baginya, kehadiran pemerintah pusat diharapkan akan memperkuat implementasi di daerah agar sesuai harapan. Selain itu, penegakan PPKM ini perlu terus diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan, bahkan hingga target vaksinasi di Indonesia selesai.
“Pembatasan masyarakat perlu di on-off on-off kan dan hidup dengan tatanan new normal dengan penerapan prokes yang ketat. Model seperti itu perlu diterapkan sampai vaksin bisa melindungi seluruh penduduk Indonesia,” ungkap Citra dikutip dari Ugm.ac.id pada Selasa (2/1).