Blusukan tidak perlu mengada-ada

"Lagi-lagi semangatnya yang harus ditangkap, bukan berarti semua menteri harus turun ke lapangan."

2015-03-06 08:17:00

Beberapa waktu lalu ramai soal Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tentang larangan rapat di hotel bagi PNS. Kementerian Agama sebagai salah institusi pemerintahan juga ikut memberlakukan surat edaran tersebut.

Hal itu ditegaskan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. "Jadi beberapa pertemuan itu sudah kita gunakan tempat-tempat aula, auditorium yang kita miliki," kata Lukman kepada merdeka.com, Jumat (27/03)

Selain larangan rapat di hotel, pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) juga menginstruksikan kabinetnya agar dekat dengan rakyat, salah satu caranya adalah blusukan. Soal blusukan ini, Lukman Hakim memiliki pandangan bahwa blusukan itu proporsional, dan tidak mengada-ada.

Berikut ini penjelasan Menteri Agama Lukman Hakim terkait larangan rapat di hotel, blusukan dan sedikit penjelasan soal nasib guru madrasah yang berstatus honorer kepada Muhammad Taufik dan Anwar Khumaini dari merdeka.com di kantornya, Jumat (27/03).

Soal edaran larangan rapat di hotel, bagaimana tanggapan Anda, apakah sudah diberlakukan juga di Kementerian Agama?

Jadi yang saya tangkap itu spiritnya, dalam rangka penghematan. Seperti itu akan kami lakukan karena itu sejalan juga dengan keinginan kami terkait dengan efisiensi itu. Jadi beberapa pertemuan itu sudah kita gunakan tempat-tempat aula, auditorium yang kita miliki. Lalu kemarin misalnya, kita baru melaksanakan Musyawarah Nasional tentang Haji, itu kita lakukan di asrama haji. Jadi di tempat-tempat yang kita miliki. Seperti itu.

Termasuk soal larangan AC dinyalakan bawah 24 derajat?

Ya memang seperti itu. Jadi kalau ruangan yang memang tidak digunakan ya jangan dihidupkan, listriknya, lampunya dan sebagainya. Jadi semangat efisiensi itu yang kita tangkap.

Kalau soal blusukan bagaimana?

Saya enggak lah, biarkan yang lain yang blusukan, saya bekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kalau memang saya harus ke lapangan, ya saya akan ke lapangan. Kalau tidak ya kan saya tidak perlu mengada-ada, memaksakan diri. Jadi ya sesuai kebutuhan saja, gitu.

Bukannya blusukan itu perintah Pak Jokowi juga, bahwa menteri itu harus turun ke lapangan?

Begini. Lagi-lagi semangatnya yang harus ditangkap, bukan berarti semua menteri harus turun ke lapangan. Inti dari pesan itu adalah, harus betul-betul bisa menangkap apa aspirasi yang berkembang di masyarakat. Nah, menangkap aspirasi yang berkembang itu kan tidak harus ke lapangan.

Ke lapangan adalah salah satu cara atau metode untuk bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat. Tapi bagaimana cara kita menangkap aspirasi yang berkembang, berbagai cara bisa kita lakukan. Kita bisa pakai sosial media, bisa dengan banyak cara, gitu. Tapi bukan berarti kemudian saya menolak, saya blusukan juga. Tapi kalau kemudian setiap hari di lapangan kan kapan melakukan yang lain, gitu. Jadi berdasarkan kebutuhan, proporsional saja, sesuai kebutuhan.

Soal media sosial. Orang sekarang sudah banyak menggunakan media sosial. Nah apakah anda memanfaatkannya juga untuk menunjang kerja?

Sejak beberapa bulan lalu saya minta semua Direktorat Jenderal untuk mengaktifkan website-nya dan agar mudah diakses oleh publik, begitu. Bahkan membuka akun Twitter, Facebook, sehingga kemudian masyarakat bisa mengakses kami Kementerian Agama. Jadi itu cara kita, selain juga Pinmas (Pusat Informasi) kita, hubungan masyarakat ini kemudian melakukan langkah-langkah untuk menangkap dan menyerap aspirasi masyarakat.

Soal aspirasi, ada satu masalah yang masih belum selesai. Soal nasib guru-guru madrasah, bagaimana penyelesaiannya?

Jadi semua tunjangan profesi guru sudah kita tuntaskan. Yang belum sekarang yang inpasif, penyetaraan guru-guru yang non-PNS. Ini memang kita sekarang masih memiliki hutang. Tapi ini akan menjadi program prioritas kita di 2016. Sementara untuk madrasah-madrasah yang terkait dengan rehab sedang atau berat atau bahkan untuk pengadaan kelas baru, ini terus kita intensifkan di 2015 ini. Sementara di sisi lain penyebaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu juga tidak kurang dari sekitar dua juta siswa-siswa kita yang akan memperoleh Kartu Indonesia Pintar itu.

Soalnya banyak guru madrasah Swasta yang gajinya kecil sekali?

Semuanya yang berhak menerima tunjangan profesi guru itu sudah kami data. Untuk tunjangan profesi guru yang PNS itu sudah, tinggal yang non-PNS. Penyetaraan, inpasif itu yang di 2015 ini tidak ada anggarannya tetapi di 2016 nanti menjadi prioritas kita. Total anggarannya yang diperlukan sampai Rp 1,2 triliun.

Baca juga:
4 cara nyeleneh Australia rayu Indonesia ampuni Bali Nine
8 Terasering alami ini jauh lebih indah daripada buatan manusia
10 Negara ini paling keras memperjuangkan hak-hak perempuan
Wow, 'Induk' Indosat punya 100 juta pelanggan
Poros Jakarta-Moskow, ini 5 bukti Rusia ingin jadi sahabat RI
5 Film Terkutuk Yang Menewaskan Pemain-Pemainnya, Berani Nonton?

Jangan lewatkan:
Tajamnya lidah Haji Lulung memaki dan mengancam Ahok
Mulai tahun ini muslim New York bisa libur Idul Fitri dan Idul Adha
Mulai 1 April 2015, tarif listrik rumah tangga naik
Fakta mengerikan kenapa bayi dalam gendongan pengemis selalu tidur
Ini momen panas saat mediasi dengan DPRD hingga Ahok dimaki 'anjing'
Peringatan! Kecepatan Bisa Membunuh Anda Kapan Saja!

(mdk/mtf)