Cari celah biar jadi calon presiden

Semangat pemilu serentak adalah mendudukkan semua partai setara.

Senyum terpancar dari raut wajah para pemohon uji materi atas aturan tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali berkali-kali menyatakan tidak kecewa atas putusan itu walau pelaksanaan pemilu serentak baru digelar lima tahun lagi.

Pengamat politik Fadjroel Rachman dalam pemilu lalu mewacanakan dan maju menjadi calon presiden independen mengaku gembira mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Cita-citanya dulu maju sebagai calon presiden independen dikandaskan Mahkamah Konstitusi .

Kini tinggal Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan persis sama diajukan pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra . Dia berkukuh hak konstitusionalnya menjadi presiden atau wakil presiden dihambat oleh aturan pengajuan pasangan calon harus diusulkan dengan syarat perolehan kursi partai di Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit 20 persen atau memperoleh 25 persen suara.

Aturan pembatasan pencalonan itu, menurut calon presiden dari Partai Bulan Bintang ini, melanggar pasal 6A ayat 2 dan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. "Intinya semua pasal undang-undang ini mengatur pencalonan serta pemilihan umum presiden harus dilakukan sesudah terlaksananya pemilu DPR, DPD, dan DPRD, merugikan hak-hak konstitusional pemohon dan prosedur untuk melaksanakan hak konstitusional itu," kata Yusril dalam sidang perdana pekan lalu.

Jauh sebelum gugatan Yusril Ihza Mahendra , soal batas suara pengajuan calon presiden ini memanaskan situasi di parlemen. Hampir tiga tahun politisi membahas hal ini dan akhirnya suara partai pemilik kursi kecil dilibas Partai Golkar , Partai Demokrat dan PDIP memiliki suara terbanyak di DPR.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menilai walau gugatan Yusril nyaris mirip dengan gugatan koalisi masyarakat sipil, tetapi masih ada satu pasal mungkin dikabulkan mahkamah soal pembatasan syarat pengajuan calon presiden.

Dia menegaskan partai memiliki kursi sedikit di DPR, seperti PPP, sejak semula tidak setuju ada syarat 20 persen kursi atau 25 persen suara untuk mengajukan calon presiden.
"Karena memang ambang batas pencalonan presiden tidak punya urgensi dan relevansi terkait partai politik berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden," katanya.

Lukman mengatakan semangat pemilu serentak adalah mendudukkan semua partai setara. Sehingga semua partai mempunyai hak sama mengusung kandidat presiden. "Tidak harus disyaratkan punya sekian suara, punya sekian kursi lagi," ujarnya.

Dia mengatakan dalam dua bulan ke depan akan ada ungkapan kekecewaan pada putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan umum. "Sebaiknya segala energi diarahkan pada masa depan, tidak masa lalu," tuturnya.

Baca juga:
Peluncuran buku Menata Ulang Jadwal Pilkada
Gaduh putusan Pemilu 2019 serentak
Gugat aturan jelang pemilu
Nurul Arifin risaukan pengamanan pilkada serentak
Pemilu serentak mengabaikan keberlangsungan pilkada