Korupsi di pemerintahan bukan rahasia umum

Dan itu saya maklumi karena memang penghasilan mereka rata-rata kecil kan.

"Arbi maaf saya masih terus di DPR. Komisi VII belum selesai. Hari-hari ini belum sembuh benar dari sakit. Semoga Kamis sore kita bisa laksanakan," begitu pesan seluler Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said kepada merdeka.com, Rabu pekan kemarin.

Sejak awal Oktober tahun lalu, Sudirman sempat berjanji untuk berbincang seputar kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Namun hingga harga BBM bersubsidi naik, turun dan kemudian turun lagi, janji untuk ngobrol seputar Kementerian bekas di pimpin Jero Wacik itu tak terlaksana.

Sudirman Said memang sibuk sejak dia menjabat sebagai Menteri ESDM. Bekas Direktur PT Pindad itu kerap pulang tengah malam saban hari. "Kalau bapak biasanya jam 12 malam," kata Dwi, staf Pusat Komunikasi Kementerian ESDM. Hingga akhirnya Jumat pekan kemarin lelaki kelahiran Brebes, Jawa Tengah, pada 51 tahun lalu ini menyempatkan untuk berbincang soal Kementerian yang ia kepalai.

Sudirman bicara banyak mulai dari target dari Presiden Joko Widodo hingga perombakan di internal ESDM yang telah dia lakukan. Begitu juga dengan isu perpanjangan kontrak izin ekspor PT Freeport yang sempat membuat publik gaduh juga tak luput dia jelaskan dengan rinci.

Usai menemui pengusaha, Arifin Panigoro, Sudirman menyediakan waktu berbincang di ruang khusus tamu Kementerian ESDM. Sekitar 41 menit dia memberikan waktu untuk berbincang. Dengan mengenakan batik motif cokelat, Sudirman menjawab semua pertanyaan yang merdeka.com ajukan.

Teh hangat di cangkir warna putih menemani perbincangan kami dengan mantan staf pakar bekas Direktur Pertamina, Arie Soemarno ini. Berikut penuturan Sudirman Said kepada Arbi Sumandoyo, Wisnoe Moerti dan Juru Foto, Muhammad Luthfi Rahman :

Apa target yang dibebankan presiden kepada anda?

Kalau mengacu pada visi-misinya presiden kan dari segi energi Indonesia dalam 5 tahun ke depan harus bisa mencapai swasembada atau kemandirian kedaulatan energi. Itu judul besar. Nah terjemahan dari kedaulatan atau kemandirian energi itu apa, kalau kita urut dari hilir ke hulu, kita balik. Pertama masyarakat memperoleh akses terhadap energi, pertama barangnya ada, bisa diakses, bisa dikonsumsi untuk membantu kehidupan mereka.

Kalau ke hulu dari akses dan ketersediaan barang ada kapasitas pengelolaan yang cukup dari segi Migas. Kalau ke hulu lagi maka reserve (cadangan) yang bisa dikonsumsi untuk beberapa tahun ke depan, sejumlah yang kita butuhkan tahun-tahun ke depan. Bahwa itu dari impor atau dari sendiri itu sesuatu yang bisa dikaji lebih jauh. Tapi intinya adalah dari segi migas dari hulu sampai hilir harus bisa menyediakan jumlah energi cukup. Itu satu.

Yang kedua dari mix energi itu, dari waktu ke waktu dalam 5 tahun ke depan harus mencapai bahwa energi yang lebih mendorong atau membuka kesempatan pada energi baru. Oleh karena itu, mulai dari biofuels, air, panas bumi, gas sampai pada matahari dan angin mungkin. Porsi harus diberikan kepada energi baru dan menurut dokumen Komite Kebijakan Energi Nasional, maka pada tahun 2019 minimal harus 23 sampai 25 persen dari energi kita, energi baru. Nah listrik kita tahu, kita punya target dalam 5 tahun ke depan harus mencukupi kebutuhan listik 35 ribu megawatt pembangkit dan transmisinya dan menyelesaikan proses-proses yang sekarang, yang bisanya masih sekitar 7 ribuan megawatt.

Mengenai mineral atau minerba, maka minerba harus didorong supaya konsumsi dalam negeri makin besar porsinya dan kemampuan mineral kita harus didorong untuk kebutuhan industrialisasi. Jadi mengolah mineral supaya menjadi nilai tambah dan jangan diekspor dalam bentuk mentah-mentah. Jadi nanti ada hubungannya kenapa Freeport segala macam, jadi mineral kita, minerba kita harus bisa memberi nilai tambah bagi industri nasional dan juga di-capture, diambil sebanyak-banyaknya untuk kepentingan nasional. Itu beberapa point. Nah itukan secara produk nih, saya tentu punya target dalam segi proses di dalam dua hal yang ingin saya lihat di ESDM ke depan, nomor satu meningkatkan Profesionalisme, meningkatkan budaya kerja, transparansi, segala macam.

Sehingga, pada suatu ketika Kementerian ESDM itu betul-betul kuat secara otoritas teknik. Otoritas kompetensi gitu. Yang kedua dari segi proses saya ingin seluruh pemain dari sektor ini, minyak, gas, minerba, listrik, itu diisi oleh orang-orang yang memiliki profesionalisme. Jadi mengembalikan atau membangun meditokrasi dalam industri sektor ESDM. Nah kalau dari outputnya begitu, secara prosesnya dua itu, maka 2019 saya merasa tenang untuk bisa mengirim semua bagi masyarakat. Begitu kira-kira.

Ada yang menilai target pemerintah terlalu ambisius, misalnya pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Padahal target pemerintah sebelumnya 10 ribu megawatt saja tidak tercapai, menurut anda?

Prinsipnya mindset target itu harus cukup menantang. Tapi hitung-hitungannya harus menjadi cape, challenging tapi achieveable. Menantang itu artinya merangsang ide-ide baru, terobosan, cara kerja yang baru. Supaya kita tidak tidur jadi harus di-set dengan cara kerja baru. Membuat kita semangat dalam membangun. Apakah target itu realistis? saya merasa kalau kita kerja kolektif kemudian didukung oleh lingkungan kerja yang baik, kebijakan dari pemerintah jelas, transparan, konsisten kemudian para pemain bisa diajak kerja bersama-sama dan kalau lingkungan penegakan hukum juga berjalan kondusif, saya yakin bisa dicapai.

Nah, listrik betul bahwa di masa lalu 10 ribu Megawatt terlambat semua. Karena itu sebelum kita setup target 35 ribu megawatt kita kaji dulu yang kemarin-kemarin masalahnya apa. Ada delapan persoalan project listrik itu terlambat. Nomor satu soal pengadaan tanah, kemampuan kontraktor dan developer. Tidak semua kontraktor dan developer itu bonafit. Dan yang ketiga financing. Nomor empat soal perizinan. Perizinannya, more lambat. Kemudian soal kasus-kasus hukum sampai pada koordinasi antar sektor. Ini sudah kita identifikasi, Misalnya pada level saya, sudah kita keluarkan peraturan menteri nomor 3. Intinya itu membuat proses-proses ini jadi sederhana. Lebih cepat.

Jadi, misalnya ditentukan tarif, kemudian pada waktu pengadaan tanah itu kita meminta tanah-tanah negara untuk disiapkan untuk proses listrik. Terus kita mengintrodusir yang namanya project management office atau PMO. Kita mengintrodusir yang namanya due diligent untuk mendapatkan peruntukan. Dan sebagian besar dari pelaku dari 35 ribu megawatt adalah addict-nya harus fakta yang nanti akan mendapatkan penunjukan langsung. Karena apa? mereka sudah punya pembangkit jadi tinggal perluasan.

Nah, ini terobosan-terobosan ini mudah-mudahan bisa menjawab kekhawatiran. Bahwa banyak tantangan, itu betul, jadi soal 35 ribu megawatt itu bukan kita sanggup atau tidak sanggup tapi kebutuhan. Kalau kita tidak bisa membangun segitu, republiknya akan gelap. Pertumbuhan ekonominya tidak akan tercapai. Targetnya itu, pertumbuhan ekonomi 6 persen maka target pertumbuhan listrik harus 7,5 persen. 1,5 persen di atas itu dan kurang lebih akhirnya 25 ribu.

Berapa lama target pemenuhan kebutuhan listrik 35 ribu megawatt itu?

Ini target lima tahun ke depan dan nanti yang juga menantang adalah bagaimana mendukung pembangunan transmisi dan segala macam.

Artinya 5 tahun sudah selesai?

Ya diharapkan begitu. Saya berharap tahun 2015 ini adalah masa-masa dua hal penting lah. Satu pengadaan tanah. Tanah-tanah itu diselesaikan dan yang kedua persiapan project. Jadi mulai dari kontraktor disiapin, keuangan disiapin, aturan-aturan yang mendukungnya disiapkan. Kalau setahun ini bisa disiapkan dengan baik, maka 2019 banyak hal yang bisa diselesaikan.

Kalau melihat gebrakan anda, sepertinya fokus perbaikan sistem terlebih dahulu?

Iya. Saya percaya kepada penataan sistem karena bisa berlaku jangka panjang. Yang saya bayangkan adalah kalau leadershipnya, kepemimpinannya ditata dengan baik, pola kerja ditata lama-lama akan berdampak pada budaya pembiasan. Saya sangat yakin jika komunikasi dengan karyawan itu penting, karena apa yang menjadi pemikiran-pemikiran dari pemimpin itu bisa ditransfer ke bawah. Mereka kan lebih kepada pelaku kan? Jadi menata sistem adalah menata kelembagaan, menata cara kerja, menata orang, menata antar atasan dengan bawahan dan itu yang sedang saya kerjakan.

Berapa lama target anda merapikan sistem di Kementerian ESDM?

Itu pekerjaan yang tidak pernah berhenti ya. Prinsipnya itu setiap waktu ada ruang untuk improvement, memang menjadi salah satu prioritasnya bagaimana enam bulan ke depan itu seluruh lapis-lapis critical managerial harus sudah selesai ditata. Ada rekrutmen eselon satu sedang dikerjakan, nanti habis itu eselon dua dan tiga juga ditata. Harusnya enam bulan, tiga lapis itu sudah selesai dilakukan.

Kemudian lelang jabatan itu saya menyebutnya rekrutmen terbuka. Itu salah satu cara, tapi di dalam itu banyak yang sedang kita kerjakan membereskan remunerasi mencari kesejahteraan karyawan itu bisa di penuhi dengan baik. Itu merupakan salah satu menyehatkan sistem juga. Jangan sampai karyawan kita, kewenangannya besar, gajinya kecil kemudian dengan kewenangan itu mencari di luar sistem. Itu yang harus dicegah. Karena itu tanggung jawab pemimpin adalah mencukupi kebutuhan batas-batas yang bisa disediakan oleh negara.

Kementerian ESDM pernah disorot karena kasus korupsi, apa upaya pembenahan yang anda lakukan?

Mari kita kaji yang dulu kenapa begitu. Saya yakin manusia dalam institusi itu di-drive oleh pemimpin puncak. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang didorong oleh afiliasi-afiliasi politik. Ada menteri yang jadi pengurusnya partai, ada menteri yang jadi bendaharanya partai dan segala macam. Karena itu Presiden Jokowi pada sidang kabinet menyatakan, "hai para menteri sekarang berhentilah dari tugas-tugas rangkap yang dapat mengganggu kepentingan, conflict of interest. Hai para menteri yang dari partai berhentilah dari tugas-tugas rangkap yang bisa mengganggu conflict of interest. Hai para menteri yang dari partai mulai hari ini keluar dari kepengurusan partai".

Itu satu statement sangat bijak, sangat tegas gitu. Bahkan waktu itu masih ada yang nanya, apakah jadi ini boleh? "Hari ini anda harus segera mengundurkan diri dari partai," jadi diulang itu. Nah ini kaitannya dengan mencari segala macam cara. Kalau anda menjadi pengurus partai biasanya kemudian dibebani tugas-tugas untuk melakukan fundrising. Dan itulah yang membuat para menteri mencari cara tadi. Ini juga yang terjadi di kementerian ini. Sekjend ditangkap, menterinya jadi TSK, kemudian Kepala SKK Migas dipenjara. Itu adalah korban dari sistem yang meminta mereka untuk mencari uang-uang tambahan yang jumlahnya mungkin menjadi tidak terbatas.

Kenapa saya sebut tidak terbatas? Lho kepala SKK Migas itu kan gajinya sudah ratusan juta ditambahin dengan ini-itu, kita tahu lah itu. Tapi karena punya beban fundrising untuk urusan-urusan lain, jadilah seperti itu. Jadi beban dari pemimpin puncak di situ, kenapa sih harus mengumpulkan kebutuhan uang yang bukan haknya, itu yang menyebabkan jadi perilaku. Karena itu satu, kita diclear di sini, kebutuhan saya simple aja kok, menjalankan institusi ini dengan baik, tidak ada yang lain. Dan hidup saya sederhana-sederhana saja gitu, dari gaji yang ada cukuplah. Seluruh komponen-komponen yang ada diberikan kepada pegawai harus dilakukan melalui sistem. Itu yang sedang saya perjuangkan. Tunjangan kinerja harus diperjuangkan, insentif kita perjuangkan, bagaimana menggunakan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) kita perjuangkan.

Semuanya harus ada dalam sistem. Kalau kita bisa membatasi kebutuhan normal itu sebagai wajar-wajar saja, menurut saya negara cukup memberi bekal kepada karyawan kalau memang tadi bisa membatasi pada level wajar. Tapi kalau kita sudah melampaui batas-batas itu memang tidak ada batasnya. Jadi kalau anda tanya, bagaimana saya mengelola itu. Pertama, pemimpin tertinggi harus jadi model, jadi contoh nanti akan merembes, menular kepada karyawan. Kedua adalah mencukupi kebutuhan pegawai, ini yang kita perjuangkan. Nah yang ketiga, soal pengawasan, soal kontrol itukan, menurut saya itu faktor itukan yang bisa menjaga. Tapi yang paling penting adalah perilaku kita. Nah perilaku kita yang menjaga itu semua, kegiatan sebagai pelayan publik. Orang menyebut pejabat negara tadi saya menyebutnya pelayan kepada masyarakat.

Apakah Anda menerima laporan ada pegawai mencari segala cara menambah penghasilan dengan menerima gratifikasi dari kontraktor Migas?

Yang spesifik saya mengatakan tadi bicara soal kesiapan tahun depan, karena kan saya berjanji mau mencari jalan untuk menambah penghasilan. Penghasilannya kan kecil, tapi jangan berpikir minta dari kontraktor, minta dari tender. Ini saya katakan eksplisit supaya mereka juga mengerti bahwa pemimpinnya, menterinya maunya begini.

Terus nanti juga ada program-program training, mengingatkan supaya mereka waspada dan bulan April nanti setelah kontrak selesai akan saya undang seluruh kontraktor. Saya akan meminta kepada mereka jangan mengganggu tim saya. Jadi bekerjalah dengan baik, sesuai dengan jadwal dan budget. Kalau mau ngasih diskon, diskonlah kepada institusi, jadi bukan memberi diskon yang mengganggu kerja mereka.

Apa masih ada praktik-praktik seperti itu di perusahaan Migas?

Saya tidak bisa menemukan bukti, tapi memang itu sudah menjadi rahasia umum bahwa di pemerintah itu yang begituan masih. Dan itu saya maklumi karena memang penghasilan mereka rata-rata kecil kan. Lebih baik kita bicara mencegah. Tapi kalau saya ditanya apakah ada? Saya tidak punya bukti. Tugas sayakan bukan mencari yang begituan. Tugas saya tadi mengerjakan hal besar, mengenai pengawasan kepada tim, ya saya serahkan kepada masing-masing dirjen, masing-masing direktur.

Beberapa menteri sudah mengeluarkan kebijakan strategis, apa kebijakan strategis anda?

Tiga bulan terakhir, kalau boleh saya sebut, lima hal penting lah. Pertama, memulai penyegaran kepemimpinan. Nomor dua, kita membuat tim reformasi tata kelola Migas yang sekarang sedang bekerja untuk melihat seluruh proses bisnis. Yang ketiga, saya melihat, saya membuka forum dialog antar pemimpin di seluruh sektor. Di Migas, Minerba, Listrik untuk menjembatani komunikasi antara stakeholder supaya masing-masing bisa saling menolong, saling membantu. Yang ke empat saya mendorong keputusan-keputusan yang tertunda selama ini soal wilayah kerja, soal alokasi wilayah kerja, soal izin segala macam dituntaskan.

Yang kelima, saya memfasilitasi Pertamina supaya memperoleh pasokan-pasokan alternatif untuk BBM. Kita diskusi dengan Anggola, Iran, Rusia, Saudi Arabia dan Venezuela kita buka berbagai akses untuk mendapatkan pasokan alternatif. Di sisi Minerba, kita juga sedang menyelesaikan kontrak-kontrak yang tertunda. Kontrak karya yang mau dilanjutkan atau tidak termasuk perusahaan besar seperti Newmont, Freeport dan perusahaan nasional lainnya. Tentu saja dalam waktu akhir-akhir ini kita sibuk menyiapkan project APBN 2019. Ini yang sedang dikerjakan.

Tiga bulan ke depan apa yang terjadi? pertama, memastikan blok-blok migas yang akan selesai 5-10 tahun akan datang itu kita putuskan. Memang selesainya masih 5 atau 10 tahun, tapi kita selesaikan supaya mereka bersiap-siap, mereka mau melanjutkan investasi atau tidak. Itu harus diputuskan. Yang kedua saya ingin membangun budaya kinerja, budaya integritas di kementerian ini, jadi nanti ada camp-camp, program-program training untuk para leader. Melakukan pewarnaan budaya, merumuskan nilai-nilai baru segala macam.

Yang berikutnya persiapan project harus kita lakukan sampai dengan Maret. Bagaimana caranya sampai April seluruh tender, supaya April ke depan tinggal eksekusi. Beberapa item besar seperti Mahakam harus diputus, Freeport harus ada kejelasan soal Smelter segala macam, Newmont harus putus kemudian listrik ini sedang persiapan 35 ribu megawatt. Kalau bisa dalam tiga bulan ke depan sudah jelas siapa yang mengerjakan 35 ribu megawatt, supaya nanti tinggal eksekusi. Itu kira-kira prioritas tiga bulan ke depan, tentu sambil jalan sambil kita update. Internal proses akan kita fokus, karena menurut saya saat ini internal kurang terperhatikan.

Baca juga:
Diperiksa KPK, Waryono Karno cuma senyum tipis saat dicecar wartawan
ESDM serahkan proses hukum korupsi 21 gardu listrik ke kejaksaan
ESDM: Freeport jangan selalu bergantung pada listrik PLN
Komisi VII DPR sepakat anggaran cost recovery 2015 USD 16,5 miliar
DPR minta Pertamina kelola SPBG yang dibangun pakai uang negara
RAPBNP 2015, menteri ESDM usul tambah anggaran Rp 4,99 triliun