Proses Panjang Mengganti Logo Halal

Integrasi Budaya Islam dan Nusantara

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menanggapi santai pro kontra yang muncul terkait logo halal yang baru. Dia menyebut banyak yang melihat logo tersebut dari model atau bentuknya, ketimbang substansi.

"Kami merespons secara positif dan terbuka saja menerima masukan-masukan. Dan itu wajar karena ini hal yang baru. Hal yang baru tentu menimbulkan rasa ingin tahu, penasaran," kata Aqil saat diwawancarai merdeka.com Rabu (16/3) lalu.

Aqil menjelaskan, bentuk logo halal yang baru memang mirip dengan 'gunungan' dalam wayang kulit, kemudian juga mirip juga dengan kubah masjid yang dipahami sebagai simbol umat Islam. "Wayang adalah simbol dari tradisi budaya, jadi ini integrasi dari nilai-nilai budaya Islam dan budaya Indonesia," ujarnya.

Aqil menolak pendapat yang menuding logo halal itu terlalu 'Jawasentris'. "Kalau kita mau membaca sejarah wayang di Indonesia, bahwa wayang itu juga dikenal bentuk dan coraknya yang bervariasi dari suku bangsa di Indonesia. Wayang kan dikenal di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Lombok, Bali," paparnya.

"Jadi tidak betul wayang itu Jawasentris karena itu artefak-artefak tradisi budaya Nusantara," tegasnya.

Soal tulisan halal dalam huruf Arab yang disebut sulit dibaca, Aqil menyatakan, itu merupakan bagian dari seni kaligrafi. "Ini cukup artistik nih. Jadi ada seni budaya Islam karena ada kaligrafinya ada macam-macam. Yang jelas itu huruf 'ha' jelas, 'lam alif' jelas bukan ro. Lam terakhir itu adalah jelas huruf lam bukan kaf," kata Aqil.

Sebelum akhirnya memutuskan desain yang dipilih, Aqil mengungkapkan, ada 12 desain logo yang diseleksi oleh BPJPH. Bentuknya beragam, segi empat, segitiga, dan bulat, termasuk warna dan desain huruf arabnya. Pihaknya kemudian melakukan diskusi bersama tim yang dibentuk dan konsultan.

"Mereka melakukan kajian menggunakan referensi-referensi keindonesiaan, referensi keislaman dan juga membandingkan dengan logo-logo halal yang ada di seluruh dunia," kata Aqil.

Aqil mengakui, tim BPJPH sempat kesulitan memutuskan. Beberapa pertimbangan yang menjadi acuan adalah logo halal itu harus terlihat jelas dalam kemasan dan terbaca jelas. Kemudian, desainnya tidak memakan tempat.

"Maka yang harus kita ambil, pertimbangkan adalah mudah dipasang, mudah terlihat, gampang dibaca supaya konsumen melihat jelas. Jadi ketemulah pilihannya itu. Karena itu juga kental filosofi makna keislaman dan keindonesiaannya," jelas Aqil.

"Saya kira kalau dengar komen-komen pro kontra, ada yang menganggap bahwa ini sederhana, mudah, justru pilihan kami memang pertimbangan itu. Terutama bentuk label halal itu elegan, sederhana. Tidak ribet gitu loh," jelasnya.

Satu hal yang diakui Aqil, kaligrafi tulisan halal dalam huruf Arab yang dipilih memang belum banyak dikenal umum. "Itu saja yang membuat ini menjadi pro kontra. Tapi kita kasih penjelasan," tukasnya.

Bukan Kewenangan MUI Lagi

Sesuai amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal, proses sertifikasi halal kini menjadi kewenangan Kemenag melalui BPJPH. Sebelumnya, proses ini berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meski begitu, MUI tetap diberi kewenangan untuk menetapkan fatwa halal suatu produk yang diajukan.

Aqil memaparkan, perubahan besar yang dilakukan yakni pelayanan pengurusan sertifikasi halal dilakukan melalui sistem online sejak Desember 2021. Semua pelayanan dilakukan berbasis elektronik dan digital.

Kemudian, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh berbagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti LPPOM MUI, Sucofindo, Surveyor dengan sistem yang berbeda, kini diintegrasikan.

"Jadi semua satu pintu lewat BPJPH, lalu diproses di dalam dengan integrasi sehingga memberikan kemudahan pelayanan sertifikasi," ujarnya.

Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal, lanjut Aqil, bisa mengecek sampai di mana proses yang sudah dilakukan BPJPH. Demikian juga dengan biaya pengurusan yang kini lebih terjangkau.

Sejak Desember 2021, biaya sertifikasi halal yang dulunya paling murah Rp3 juta, khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil diturunkan menjadi Rp300.000 yang mengikuti sertifikasi skema self declare dan Rp650.000 untuk UMK yang skema reguler.

"Itu karena kita ingin menerapkan prinsip layanan prima berkualitas terhadap pelaku usaha dengan semangat murah, cepat, mudah," jelasnya.

Dengan sistem yang baru, Aqil menyebut, proses sertifikasi halal hanya membutuhkan waktu 21 hari. Di BPJPH tiga hari, di LPH 15 hari, dan di MUI tiga hari.

"Secara jujur kita terbuka mengatakan bahwa ada juga yang lewat dari 21 hari. Karena mungkin ada salah inputnya. Tapi dalam banyak hal juga kita sudah berhasil melakukan sertifikasi yang lebih cepat. Belum sampai 21 hari sudah selesai," jelasnya.

Tidak Ingin Memberatkan Pelaku Usaha

Ahmad Dhani, pemilik usaha makanan dimsum dengan merk 'Haji Dhani' di kawasan Depok sedang mempersiapkan berbagai dokumen untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat halal yang habis sejak 2019 lalu. Dia menyebut, prosedur yang dia jalani saat ini lebih ketat dibanding sebelumnya.

Dhani pertama kali mengurus sertifikat halal pada 2017. Saat itu, dia bersama sejumlah UMKM di Kota Depok mendapat bantuan dari Dinas Industri dan Perdagangan untuk mengurus secara kolektif. Biayanya pun gratis.

"Sekarang karena perpanjangan, saya harus mengurusnya sendiri. Biayanya sekitar Rp3 jutaan. Semua online," ujar Dhani kepada merdeka.com.

Selain mengisi formulir pendaftaran di website, Dhani juga harus mengisi daftar jenis bahan-bahan yang dipakai untuk pembuatan dimsum. Semua bahan harus berlabel halal. Termasuk juga proses pembuatannya.

"Jadi produk kita dinilai halal dan tidaknya berdasarkan bahan-bahan yang kita pakai. Kalau ada salah satu bahan yang tidak sesuai, biasanya tidak bisa diinput. Prosesnya tidak bisa lanjut," jelasnya.

Label halal, kata Dhani, kini menjadi syarat wajib bagi pengusaha makanan. Produk makanan tidak akan mendapatkan izin edar dari BPOM sebelum mendapatkan sertifikat halal.

"Misalnya kita mau jual ke mal-mal, yang ditanya itu kan izin edar dari BPOM. Kalau kita enggak ngurus sertifikat halal, enggak bisa dapat izin edar," ujarnya.

Soal perpanjangan sertifikat halal, Dhani mengeluhkan, seharusnya untuk setiap produk yang sebelumnya sudah mendapatkan label halal, tidak perlu lagi melakukan perpanjangan. Apalagi biaya perpanjangan cukup mahal.

"Itu yang Rp300 ribu sebenarnya cuma biaya pendaftaran saja. Karena kita ada biaya lainnya yang harus dibayar misalnya untuk pengujian produk kita oleh LPH. Teman-teman UMKM agak keberatan di situ. Kecuali kalau saya membuat produk baru dengan bahan yang berbeda, itu baru boleh diuji halal lagi. Kalau produknya sama, bahannya sama, cara buatnya sama, untuk apa pakai proses perpanjangan lagi," tuturnya.

Terkait desain logo halal yang baru, Dhani menilai sebenarnya tidak memberatkan. Apalagi ada masa transisi bagi pelaku usaha yang sudah membuat kemasan dengan logo halal yang lama masih bisa menggunakan hingga 2026.

"Paling penyesuaian saja di bagian warna. Ada yang terpaksa mengganti warna kemasan biar warnanya tidak bentrok dengan logo halal yang baru," ujarnya.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan, perubahan yang dilakukan tidak bertujuan memberatkan pelaku usaha. Label halal model baru digunakan untuk produk-produk yang didaftarkan per 1 Maret lalu dan seterusnya.

"Bagi pelaku usaha yang sudah menggunakan logo halal MUI pakai saja. Kalau dia punya stok (kemasan) masih banyak, tunggu saja, pakai saja sampai habis. Tunggu stoknya habis. Setelah habis dia mau cetak baru, ikut label yang sekarang. Label halal MUI pada saatnya secara bertahap label MUI tidak berlaku lagi," pungkasnya.