10 Anggota DPRD Mojokerto bungkam soal uang panas Rp 5 juta
Setelah pemeriksaan 10 anggota DPRD Kota Mojokerto diperiksa Rabu (12/7) kemarin, hari ini KPK memeriksa 10 orang anggota DPRD lainnya. Anggota dewan yang diperiksa tidak mengakui menerima jatah triwulan Rp 5 juta dari Kepala Dinas PUPR, Wiwiet Febriyanto.
Setelah pemeriksaan 10 anggota DPRD Kota Mojokerto diperiksa Rabu (12/7) kemarin, hari ini KPK memeriksa 10 orang anggota DPRD lainnya. Anggota dewan yang diperiksa tidak mengakui menerima jatah triwulan Rp 5 juta dari Kepala Dinas PUPR, Wiwiet Febriyanto.
Berbeda saat pemeriksaan sebelumnya, beberapa anggota DPRD usai diperiksa terang-terangan mengakui menerima jatah triwulan sebesar Rp 5 juta dari Kepala Dinas PUPR melalui 3 Pimpinan DPRD. Namun 10 anggota Dewan yang diperiksa hari ini hampir semuanya bungkam dan tidak mengakui soal jatah uang tiga bulanan tersebut. Sebagian lagi memilih bungkam saat diwawancarai awak media.
"Saya tidak paham itu", kata salah satu anggota DPRD Febriana Meldyawati saat ditanya, Kamis (13/7).
Sepuluh anggota DPRD Mojokerto hari ini yang menjalani pemeriksaan KPK di antaranya, Sonny Basoeki Rahajo, Anang Wahyudi dan Hardiyah Santi, ketiganya dari Partai Golkar. Lainnya Febriana Meldyawati dan Darwanto asal PDIP. Choiroyaroh dari PKB, Odiek Prayitno PKS, Ita Primaria Lestari dari Partai Gerindra, Aris Satriyo Budi dari PAN dan Riha Mustofa asal PPP.
Sebelumnya tiga pimpinan dewan diduga menerima uang Rp 150 juta dari Wiwiet Febrianto yang dibayarkan pada 10 Juni 2017.
Uang Rp 150 juta yang diterima tiga pimpinan Dewan itu dibagikan untuk 22 anggota dewan. Masing-masing anggota Dewan menerima Rp 5 juta. 10 orang anggota Dewan yang diperiksa tim penyidik KPK Rabu (12/7) kemarin mengakui menerima uang itu, dan menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan.
Baca juga:
Kasus proyek politeknik, 10 anggota DPRD Mojokerto diperiksa KPK
Suap pengalihan anggaran, KPK periksa ketua DPRD Mojokerto
3 Pimpinan kena OTT, anggota DPRD Mojokerto kembalikan jatah ke KPK
Kasus suap proyek politeknik, KPK periksa Wakil Wali Kota Mojokerto
Alasan salat, Wakil Wali Kota Mojokerto ngacir usai diperiksa KPK
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.