15 Kursi lurah kosong, Pemkot Surabaya akan tes 250 pegawai

15 Kursi lurah kosong, Pemkot Surabaya akan tes 250 pegawai. Pelantikan 1.559 pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, Jawa Timur pada 30 Desember 2016 lalu, menyisakan kekosongan 15 jabatan lurah. Saat ini Pemkot Surabaya sedang melakukan tes ratusan PNS untuk nantinya ditempatkan sebagai lurah.

Usai pelantikan 1.559 pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, Jawa Timur pada 30 Desember 2016 lalu, 15 jabatan lurah masih lowong. Untuk mengisinya, Pemkot Surabaya menyaring 250 pegawai yang saat ini masih menjabat Sekretaris Kelurahan dan Kasi Pemerintahan.

Mereka akan menjalani tes psikologi terlebih dahulu Rabu besok (11/1). Bagi yang lolos, mereka dianggap mumpuni untuk menempati posisi lurah yang saat ini masih lowong.

"Setidaknya saat ini, masih ada 15 kelurahan yang belum terisi. Dan kita akan melakukan tes psikologi kepada 250 pegawai untuk dipilih menjadi luruh di 15 kelurahan tersebut," terang Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkot Surabaya, Edi Christijanto, Selasa (10/1).

Dia juga mengakui, kekosongan 15 kursi lurah pascapelantikan 1.559 pejabat pada akhir tahun lalu itu, karena pemerintah kota kesulitan mendapatkan personel yang tepat.

"Karena lurah itu kan ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah. Makanya dibutuhkan yang kuat, gak mudah masuk angin," kelakarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, tes psikologi bagi mereka yang akan dipilih untuk menempati 15 kursi lurah yang lowong itu, merupakan wujud kehati-hatian Pemkot Surabaya agar mendapat figur yang tepat.

"Wali Kota (Tri Rismaharini) sangat berhati-hati dalam memilih, karena ingin mendapatkan kualitas SDM yang terbaik dan mumpuni," ungkap Adi.

Dia menegaskan, 250 orang yang akan menjalani tes psikologi tersebut, mempunyai peluang yang sama. Hanya saja, kata Adi, mereka yang terpilih, tentunya mampu meraih nilai terbaik dari hasil psiko tes yang dijalani nantinya.

"Setelah tes, mereka akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada," pungkas politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.