17 kepala daerah di Jateng belajar antikorupsi ke KPK
"Workhsop ini digelar atas inisiatif dan usulan dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menularkan virus antikorupsi."
Sebanyak 17 kepala daerah yang terdiri dari Bupati dan Wali Kota di Jawa Tengah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 lalu akan mengikuti Workshop Tunas Integritas di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (22/3) mendatang. Workhsop ini digelar atas inisiatif dan usulan dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menularkan virus antikorupsi di 17 daerah tersebut.
"Kegiatan ini baru pertama di Indonesia. Jawa Tengah memelopori ini karena menyadari betul membangun integritas merupakan kebutuhan utama untuk mewujudkan 'clean governance and good government' (pemerintah baik dan bersih). Karenanya komitmen integritas mutlak dimiliki, khususnya para pimpinan daerah yang baru dilantik," kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Rumah Dinas Gubernur, Puri Gedeh, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (19/3).
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Kapan Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah? Sosok Ganjar Pranowo tentunya sudah tak asing lagi bagi khalayak publik. Ya, dirinya merupakan seorang pejabat hebat. Dikethaui, Ganjar merupakan seorang politisi mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode sejak 23 Agustus 2013 – 5 September 2023.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Di mana Ganjar Pranowo mengisi kuliah kebangsaan? Calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengisi kuliah kebangsaan di FISIP UI, Senin (18/9)
-
Mengapa Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu Identitas saja."Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12).
-
Siapa yang digugat oleh Ganjar Pranowo ke MK? Ganjar menyebut, gugatan ke MK penting untuk membuka kecurangan selama proses Pemilu.
Ganjar Pranowo berangkat ke Jakarta untuk mendampingi 17 Bupati dan Wali Kota. Turut mengikuti kegiatan tersebut Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi bersama empat Wakil Ketua DPRD Jateng.
Ganjar berharap, melalui Workshop Tunas Integritas, para pimpinan kabupaten dan kota dapat mengetahui, memahami, dan menghayati arti dan makna pembangunan integritas. Sehingga dapat beriringan bersama Gubernur membangun integritas Jawa Tengah, dengan semboyan "Jawa Tengah Sederhana, Integritas, Profesional".
"Harapannya masyarakat memperoleh pelayanan prima dan kenyamanan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Mantan anggota DPR RI dua periode ini menegaskan, pembangunan integritas memang bukan hal yang mudah dilakukan, dan juga bukan juga tidak bisa dilakukan. Namun untuk membangun sistem dan SDM yang berintegritas, reformasi birokrasi di Pemprov Jawa Tengah, Workhsop digalakan demi tujuan itu.
"Tinggal bagaimana memantapkan niat dan itikad baik untuk berani mengatakan yang benar adalah benar dan mengatakan yang salah dengan cara-cara yang benar, agar nampak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk membangun sistem dan SDM yang berintegritas, reformasi birokrasi terus kami lakukan. Integritas birokrat didorong menjadi roh kinerja birokrasi. Tindakan berani menolak pemberian terus dibudayakan. Sebenarnya kita tidak perlu CCTV untuk mengawasi, karena kita punya hati. Ada 'CC Tuhan' yang super melihat. Dengan demikian reformasi bisa lugas diwujudkan," papar istri Siti Atikoh Supriyanti ini.
Kepala Biro Humas pemprov Jateng Sinoeng N Rachmadi menambahkan, komitmen pemberantasan korupsi telah diawali dengan pencanangan Zona Integritas oleh Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Gubernur dan Bupati/ Walikota se-Jawa Tengah pada 28 Mei 2014 lalu.
"Dengan training of trainer (ToT) Tunas Integritas oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada pejabat Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah pada Oktober 2014. Kegiatan yang sama juga diselenggarakan untuk Direktur BUMD se-Jateng, pejabat eselon III SKPD Pemprov Jateng, bahkan hingga jajaran staf di beberapa SKPD sepanjang 2015," terangnya.
Sinung menambahkan, tidak hanya pada jajaran pemerintah provinsi, upaya membangun integritas mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, melalui Komitmen Integritas Ketua dan Pimpinan, serta anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada 10-12 Agustus 2015. "Menariknya sekarang hal yang sama sudah mulai menular ke beberapa kabupaten dan kota, seperti pada jajaran pimpinan SKPD Kabupaten Kendal dan Kebumen," pungkasnya.
Ke-17 kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2015 yang akan dikirim mengikuti akan mengikuti Workshop Tunas Integritas di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (22/3) mendatang adalah Hadi Rudyatmo-Purnomo (Kota Surakarta), Agus Bastian-Yuli Hastuti (Kabupaten Purworejo), Tasdi-Dyah Hayuning Pratiwi (Kabupaten Purbalingga), Mohammad Yahya Fuad-Yazid Mahfudz (Kabupaten Kebumen), Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto (Kabupaten Rembang).
Kemudian, Djoko Nugroho-Arief Rohman (Kabupaten Blora), Eko Purnomo-Agus Subagyo (Kabupaten Wonosobo), Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryati Rahayu (Kota Semarang), Seno Samodro-Muhammad Said Hidayat (Kabupaten Boyolali), Mundjirin-Ngesti Nugroho (Kabupaten Semarang), Joko Sutopo-Edy Santosa (Kabupaten Wonogiri).
Lalu, Junaedi-Martono (Kabupaten Pemalang), MirnaAnnisa-MasrurMasykur (Kabupaten Kendal), AlfArslanDjunaid-MochSaelanyMachfudz (Kota Pekalongan), Wardoyo Wijaya-Purwadi (Kabupaten Sukoharjo), Srihartini-Srimulyani (Kabupaten Klaten), dan SigitWidyonindito-WindartiAgustina (Kota Magelang).
Baca juga:
17 kepala daerah di Jateng belajar antikorupsi ke KPK
KPK bidik pihak penting di kasus korupsi E-KTP
Menteri Yuddy minta KPK beri sanksi pejabat yang tak lapor LHKPN
KPK sebut anggota DPRD paling malas lapor harta
Banyak pejabat negara belum lapor LHKPN, Menteri Yuddy datangi KPK
Usai diperiksa KPK terkait kasus Damayanti, politisi PKB irit bicara
Selidiki kabar SDA pakai ponsel, KPK janji tindak tegas petugas