27.082 Unit rumah tak layak huni di Bogor butuh perbaikan Pemkab
27.082 Unit rumah tak layak huni di Bogor butuh perbaikan Pemkab. Pasalnya, jumlah tersebut masuk dalam 83.982 unit rumah tak layak huni yang ditargetkan Pemkab Bogor pada 2018 selesai.
Sebanyak 27.082 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor butuh perhatian dari Pemkab Bogor untuk segera diperbaiki. Pasalnya, jumlah tersebut masuk dalam 83.982 unit rumah tak layak huni yang ditargetkan Pemkab Bogor pada 2018 selesai.
Bupati Bogor Nurhayanti mengaku pihaknya sudah menyelesaikan sekitar 67,75 persen yakni 56.900 unit dari total yang ditargetkan pada 2018 perbaikannya selesai itu. "Jumlah tersebut tersebar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Ini kami lakukan untuk menunjang hidup sehat dengan kondisi rumah yang layak untuk dihuni oleh masyarakat," jelasnya, Selasa (22/11).
Lebih lanjut ia mengungkapkan dari 40 kecamatan ada beberapa kecamatan yang sudah bebas dari rumah tidak layak huni, seperti di wilayah Cibinong saat ini sudah tidak ada lagi.
"Maka dari itu, jika dikalkulasikan 27.082 unit rumah lagi yang butuh perbaikan dan diharapkan bisa terealisasi pada 2018 mendatang Kabupaten Bogor bebas rumah tidak layak huni," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Ade Sanjaya mengkritisi kebijakan penyaluran bantuan pembiayaan rumah tak layak huni yang dilakukan Pemkab Bogor Rp10 juta/unit. Ia menilai, Rp10 juta tersebut masih belum cukup untuk renovasi rumah dari tak layak huni menjadi layak.
"Saya menyorotinya dari segi nilai bantuannya saja. Rp 10 juta sangat tidak cukup. Karena setiap ada bantuan rumah tak layak huni di tingkat desa atau RW harus ada swadaya untuk mencukupi stai menutupi biaya pembangunan," ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, sejauh ini masih ada laporan beberapa warga yang menerima bantuan program rumah tak layak huni mengeluhkan adanya pemotongan oleh oknum aparatur desa. Alasannya, harus ada sertifikasi rumah. Oleh karenanya Ia meminta hal ini diusut tuntas.
"Selain diusut. Besaran dana bantuan dan pencairannya juga harus disosialisasikan. Karena masih banyak warga yang belum mengetahui besaran dana yang didapat atau tepatnya kurang jelas aturannya. Namun karena mendapatkan bantuan, mereka akhirnya menerima saja," jelasnya.
Ia melanjutkan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor juga harus proaktif mengawasi penyaluran dana bantuan tersebut.
"Jelas memang merugikan warga harus diambil tindakan tegas. Pemberian bantuan rumah tak layak huni ini harus diawasi, jangan sampai program baik ini dinodai oknum-oknum yang memanfaatkan kelengahan pengawasan Pemerintah," tegasnya.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kenapa Bogor disebut Kota Hujan? Karena jumlah milimeter air yang tercurah berada di atas angka 2.000, maka bisa dipastikan jika intensitas air hujan bisa terus turun sepanjang tahun. Ini yang membuat Bogor masih diselingi kondisi hujan saat musim kemarau karena jumlah kandungan air di awan yang tinggi.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Bagaimana Pawai Dongdang di Bogor dirayakan? Dalam kegiatan tersebut, ratusan warga mengarak beberapa alat pikul padi yang terbuat dari potongan batang bambu setinggi orang dewasa. Tidak hanya itu, Pawai Dongdang juga dimeriahkan oleh arak-arakan hasil bumi dan makanan yang dihias dalam beraneka bentuk dengan diiringi suara kendang, angklung, serta pukulan lesung.
-
Kapan Perang Cumbok berakhir? Konflik yang berlangsung sampai pertengahan Januari 1946 ini dimenangkan oleh kelompok PUSA yang didukung langsung oleh milisi rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
-
Kapan Tangkuban Perahu buka? TWA Gunung Tangkuban Parahu, dibuka setiap hari. TWA Gunung Tangkuban Perahu buka mulai pukul 07.00 pagi hingga 17.00 sore, dengan jam terakhir masuk pukul 16.00.
Baca juga:
Menteri Basuki: Kita sudah bangun 400.000 rumah hingga 17 Agustus
Mudahkan konsumen, Perumnas luncurkan sistem online pembelian rumah
Menengok dampak paket kebijakan XIII pada program satu juta rumah
Tiap tahun, aduan kasus perumahan meningkat
Sudah diisi puluhan keluarga, Apartemen Kemang Bekasi tak layak huni
Gandeng Bank Dunia, PU-Pera beri Rp 27 juta/orang untuk beli rumah