34 Kepala daerah ditangkap KPK sejak 2012 terkait kasus suap
34 Kepala daerah ditangkap KPK sejak 2012 terkait kasus suap. Modus yang paling menonjol adalah penerimaan uang sebagai imbalan proyek. Biaya politik yang tinggi saat pemilihan diduga menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Wali Kota Pasuruan Setiyono terkait kasus suap proyek dan pengadaan di lingkungan Pemkot Pasuruan. Penangkapan Wali Kota Setiyono yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka ini menambah daftar kepala daerah tersangkut tindak pidana korupsi di KPK.
KPK mencatat sejak 2012 terdapat puluhan kepala daerah tersandung kasus tindak pidana korupsi. 34 di antara kepala daerah itu tersandung kasus suap dan terkena operasi tangkap tangan KPK.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
"Sejak tahun 2012, hingga tangkap tangan terhadap Wali Kota Pasuruan kemarin, KPK telah melakukan OTT terhadap 34 kepala daerah dengan beragam modus. Namun semua kepala daerah ini ditangkap dalam kasus suap," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (8/10).
Febri mengatakan, modus yang paling menonjol adalah penerimaan uang sebagai imbalan proyek. Menurut dia, modus ini ada hampir di semua kasus yang menjerat kepala daerah.
"Namun ada beberapa yang menerima uang terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah dan pengurusan anggaran otonomi khusus," ujarnya.
Menurut dia, praktek korupsi dalam bentuk suap merusak proses demokrasi lokal termasuk Pilkada Serentak, yang diharapkan dapat menghasilkan pemimpin bersih dan merakyat. Febri menjelaskan biaya politik yang tinggi saat pemilihan diduga menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi.
"Dalam OTT para kepala daerah ini, terdapat beberapa pelaku yang mengumpulkan uang untuk tujuan pencalonan kembali, dan pengumpulan mantan tim sukses untuk mengelola proyek di daerah tersebut," kata dia.
Untuk itu, KPK mendesak penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara struktural. Pemerintah pun diminta segera membuat regulasi baru mengenai struktur pengawas internal agar tidak dikendalikan oleh kepala daerah.
"APIP yang lebih independen dapat memetakan siapa saja pemegang proyek yang berulang kali menjadi pemenang tender di daerah, melakukan review sejak awal proses penganggaran, pengadaan hingga memfasilitasi keluhan dari masyarakat tentang adanya penyimpangan di sektor tertentu. Butuh perhatian lebih dari Presiden dan DPR untuk menyusun aturan setingkat UU ini," tutur Febri.
Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan Setiyono sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, Jawa Timur.
Selain Setiyono, KPK juga menjerat pelaksana harian Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahya, Staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto, dan pihak swasta bernama Muhamad Baqir.
Setiyono diduga menerima hadiah atau janji sekitar 10 persen dari proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.
Diduga proyek di Pasuruan diatur oleh Wali Kota Setiyono melalui tiga orang dekatnya yang disebut trio kwek kwek. Dalam proyek PLUT-KUMKM, Wali Kota Setiyono mendapat komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai HPS yakni Rp 2.297.464.000, ditambah 1 persen atau sekitar Rp 20 juta untuk Pokja.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPK sebut kepala daerah banyak korupsi karena biaya politik tinggi
Dalami kasus suap Wali Kota Setiyono, KPK geledah 8 lokasi di Pasuruan
KPK kirim Andi Narogong ke Lapas Tangerang
KPK lelang dua bidang tanah Fuad Amin, dapat Rp 9 miliar
Berkas rampung, walkot Blitar dan bupati Tulungagung segera diadili
KPK geledah kantor pengacara Lucas terkait kasus eks bos Lippo Group
KPK tunjukan barang bukti OTT di Pasuruan