5,3 Juta PMI Ilegal Diperkirakan Bekerja di Malaysia hingga Timur Tengah
PMI berangkat secara legal atau resmi sudah terdata mulai dari nama, alamat, pekerjaan hingga perolehan gaji dari majikan atau perusahaan. Dengan demikian, negara lebih mudah memantau kondisi PMI di luar negeri termasuk persoalan yang mereka hadapi.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memperkirakan 5,3 juta dari sekitar 9 juta pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sejumlah negara penempatan bekerja secara ilegal dan tidak terdaftar.
"Sedangkan 3,7 juta PMI lainnya bekerja legal dan terdaftar secara resmi," kata Benny Rhamdani saat dihubungi dari Tanjungpinang, Jumat (14/5).
-
Bagaimana Kemnaker melindungi Pekerja Migran Indonesia ? Melalui program jaminan sosial tersebut, pekerja migran Indonesia bisa mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang utuh mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja
-
Mengapa kebutuhan akan Pekerja Migran Indonesia di sektor penerbangan sangat tinggi? “Kita dapat artikan bahwa kebutuhan akan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada sektor penerbangan sangat tinggi dan tidak kalah dengan sektor lainnya,” ucapnya.
-
Bagaimana haji plus bekerja? Haji plus diorganisir oleh penyelenggara haji khusus yang memanfaatkan alokasi visa dari kuota haji yang ditentukan oleh pemerintah. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan haji plus.
-
Siapa yang menyosialisasikan program Jaminan Sosial kepada para pekerja migran Indonesia ? Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyosialisasikan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) di Makau.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pelepasan Pekerja Migran Indonesia ke Korea, Jerman, dan Taiwan? Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kembali lepas Pekerja Migran Indonesia yang akan terbang berangkat ke Korea, Jerman, dan Taiwan, di eL Hotel Royale Gading Kirana, Jakarta Utara, Senin (4/3).
-
Apa yang disosialisasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan kepada Pekerja Migran di Makau? Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyosialisasikan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) di Makau.
PMI berangkat secara legal atau resmi sudah terdata mulai dari nama, alamat, pekerjaan hingga perolehan gaji dari majikan atau perusahaan. Dengan demikian, negara lebih mudah memantau kondisi PMI di luar negeri termasuk persoalan yang mereka hadapi.
Sementara PMI yang bekerja secara ilegal atau tak resmi, negara akan kesulitan, bahkan tidak tahu keberadaan maupun pekerjaan yang dijalani. "Pekerja legal dilindungi negara. Pekerja ilegal tidak bisa dikontrol, kecuali kalau mereka melapor ke kedutaan ketika ada masalah," ujar Benny.
Ada perbedaan mendasar antara pekerja legal dan ilegal. Pekerja legal sebelum berangkat ke luar negeri dibekali dengan kemampuan bahasa agar bisa berkomunikasi dengan majikan maupun pimpinan perusahaan. Selain itu, juga dibekali keahlian dan keterampilan tertentu. Kalau sudah punya bekal, tentu akan lebih dihormati dan dihargai di luar negeri.
Mereka juga dibekali BPJS Ketenagakerjaan, dengan membayar Rp 13 ribu per bulan, manfaat yang didapatkan sangat besar. Kalau meninggal dapat sekitar Rp 85 juta, bahkan bagi yang punya anak dapat beasiswa dari SD hingga Perguruan Tinggi.
"Oleh karena itu, siapkan diri kalau memang mau bekerja di luar negeri. Jika berangkat secara resmi, negara sudah pasti menjamin keamanan dan keselamatan PMI," ujar dia.
Sementara PMI ilegal, lanjut Benny, sangat berisiko terkena berbagai tindakan tidak menyenangkan, seperti kekerasan fisik, seksual, belum lagi gaji tidak dibayar, kalaupun dibayar sesuai keinginan majikan. Selain itu, bekerja tidak resmi tidak diawali dengan perjanjian kerja antara majikan/perusahaan dan pekerja.
Dia mencontohkan, ada PMI bekerja sebagai pelaut di luar negeri mendapatkan perlakuan melebihi jam kerja. Tidak sedikit yang bekerja lebih dari 12 jam, bahkan sampai 22 jam.
"Kalau meninggal, jenazah mereka dibuang ke laut agar tak terjadi masalah hukum. Ada yang depresi, hingga hilang ingatan," ujar dia.
Lebih lanjut, dia menyampaikan negara penempatan PMI itu didominasi Malaysia, Hongkong, Taiwan, hingga Timur Tengah.
Benny mengajak semua pemangku kepentingan terkait bersinergi meningkatkan kapasitas dan kemampuan calon PMI yang hendak bekerja ke luar negeri, sehingga menjadi pekerja terampil dan profesional.
BP2MI juga bertekad memberantas sindikat mafia penempatan PMI ilegal ke luar negeri yang dibekingi oleh oknum-oknum tertentu. "Negara tak boleh kalah dengan kelompok atau oknum tersebut.," tandasnya.
Baca juga:
Polisi Kantongi Indentitas Anggota Jaringan Perekrut 26 Calon PMI Ilegal di NTB
TKW Bernasib Malang, Sudah Ditipu, Diculik Polisi, Dilecehkan Seksual oleh Majikan
Tergiur Gaji Rp7 Juta & Naik Haji, 26 TKI Ilegal Ditangkap Hendak Dibawa ke Saudi
BP2MI Berhasil Amankan 26 Calon TKW Ilegal di Kelapa Gading
Indekos Menampung TKI Ilegal di Kupang Digerebek Polisi, 19 Orang & Balita Diamankan