Ada 13 Daerah di Papua Rawan Gangguan KKB Jelang HUT OPM, Polisi Janji Sikat Pelaku Teror
Tanggal 1 Desember kerap diperingati sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Tanggal 1 Desember kerap diperingati sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM)
- Tangkap Tujuh Orang Pelaku Bentrok Ormas, Polisi Minta Warga Tak Terprovokasi
- Istri Diperkosa di Kampung, Perantauan asal Sidrap Langsung Pulang dari Papua dan Membunuh Pelaku
- Pasar Kutabumi Tangerang Memanas Usai Sekelompok Massa Serang Pedagang, Pelaku Diburu Polisi
- Polisi Tangkap 4 Pelaku Kawin Paksa di Sumba Barat Daya NTT
Ada 13 Daerah di Papua Rawan Gangguan KKB Jelang HUT OPM, Polisi Janji Sikat Pelaku Teror
Kepolisian Daerah Papua mengantisipasi 13 daerah rawan gangguan keamanan menjelang 1 Desember 2023. Tanggal itu kerap diperingati sebagai HUT OPM.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Adi Prabowo, mengatakan 13 wilayah rawan konflik meliputi basis KKB. Sehingga, kepolisian akan bersinergi dengan TNI untuk meningkatkan patroli keamanan.
"Aparat gabungan TNI dan Polri terus memantau pergerakan KKB dengan meningkatkan patroli keamanan dan penegakan hukum bagi kelompok yang kerap melakukan aksi teror dan penembakan terhadap aparat keamanan dan warga setempat," katanya.
Sebanyak 13 rawan gangguan KKB yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Puncak, Puncak Jaya.
Kemudian Lanny Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Yalimo dan Kota Jayapura.
"Selain basis KKB, daerah-daerah tersebut juga masuk dalam peta rawan konflik pada Pemilihan Kepala Darah (Pilkada) 2024," ujarnya.
Selain itu, untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas secara umum jelang 1 Desember, Polda Papua telah melaksanakan sejumlah langkah.
Salah satunya meningkatkan patroli.
"Ini bertujuan memberikan rasa aman bagi masyarakat dari gangguan KKB," kata Kabid Humas.
Terpisah, Tokoh Masyarakat Jayapura, Papua Neles Monim mengatakan pihaknya mengajak seluruh masyarakat di daerah itu untuk tidak memperingati HUT OPM itu.
"Kami juga berharap supaya aparat keamanan dapat menindak tegas kelompok -kelompok yang menghambat pembangunan di Papua," katanya. Demikian dikutip dari Antara.