Adik Ipar Sebut Nurdin Abdullah Beli Tanah di Pucak Maros Pakai Uang Pribadi
Hasmin Badoa juga mengetahui terkait pembangunan masjid di kawasan Pucak. Masjid berdiri di atas tanah Nurdin Abdullah yang telah diwakafkan untuk kepentingan ibadah masyarakat sekitar.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali kepemilikan tanah Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah di Pucak, Desa Tompobulu, Kabupaten Maros. Dalam persidangan, JPU KPK menghadirkan adik ipar Nurdin Abdullah, Hasmin Badoa, yang juga eks Camat Tompobulu Nasruddin Baso, dan sejumlah pemilik tanah yang dibeli Nurdin seperti Muhammad Nusran, Noko Dg Rala, dan Said dg Mangung.
Ipar Nurdin Abdullah, Hasmin Badoa menjelaskan, tanah dibeli Nurdin Abdullah di kawasan Pucak, Kecamatan Tompobulu adalah milik Abdul Samad, luasnya 6 bidang dan milik Muhammad Nasrun seluas 3,2 hektare. Pada saat itu, Hasmin Badoa berperan menghubungkan Nurdin Abdullah dengan penjual tanah dan dipercaya untuk melakukan pembayaran.
-
Siapa yang telah ditetapkan oleh PKB sebagai calon Gubernur di Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Bagaimana Nurul Ghufron merasa dirugikan oleh Dewan Pengawas KPK? "Sebelum diperiksa sudah diberitakan, dan itu bukan hanya menyakiti dan menyerang nama baik saya. Nama baik keluarga saya dan orang-orang yang terikat memiliki hubungan dengan saya itu juga sakit," Ghufron menandaskan.
-
Kapan Mohammad Nasroen menjadi Gubernur Sumatra Tengah? Mengutip beberapa sumber, Nasroen terpilih menjadi anggota DPRS delegasi Sumatra Barat dan ditunjuk menjadi gubernur pertama dan termuda Sumatra Tengah pada tahun 1947.
-
Bagaimana Dewan Pengawas KPK memberikan sanksi kepada Nurul Ghufron? Dewas KPK kemudian menyatakan memberikan sanksi sedang kepada Nurul Ghufron berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan sebesar 20 persen selama enam bulan.
-
Kenapa Nurul Ghufron menggugat Dewas KPK di PTUN? Ghufron sendiri sempat meminta kepada Dewas untuk menunda sidang etiknya. Namun Dewas kukuh untuk tetap menggelar sidang etik. "Apakah Dewas sudah mengantisipasi? Sangat mengantisipasi. Tapi perlu diketahui hal-hal yang memang kita tidak bisa melakukan persidangan kalau itu harus dipenuhi. NG pernah tidak hadir, tapi kemudian hadir," ucap ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan di gedung Dewas KPK, Selasa (21/5).
-
Kapan Mohammad Amin menjabat sebagai Gubernur Muda Sumatra Utara? Ia baru dilantik pada 14 April 1947 dan berakhir pada 30 Mei 1948.
"Saya dapat info dari Dg Rala (Kepal Dusun Arra) kalau ada yang mau jual tanah atas nama Pak Samad. Saya sampaikan ke Pak Nurdin, kemudian beliau cek tanah itu dan beliau suka tanahnya jadi ketemu sama Pak Samad yang pada saat itu punya Sertifikat Hak Milik (SHM)," ujarnya di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Ibrahim Palino, Kamis (30/9).
Negosiasi harga tanah terjadi antara Nurdin Abdullah dan Abdul Samad. Hingga akhirnya, tanah tersebut dijual Rp17 ribu per meter, totalnya Rp2,2 miliar yang berasal dari dana pribadi Nurdin Abdullah.
"Dibayar 2 kali awalnya Rp100 juta lalu dua minggu kemudian Rp2,2 miliar. Uangnya secara cash milik pribadi Pak Nurdin, karena saya diserahkan di rujab waktu itu," ungkap Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maros ini.
Hasmin Badoa juga mengetahui terkait pembangunan masjid di kawasan Pucak. Masjid berdiri di atas tanah Nurdin Abdullah yang telah diwakafkan untuk kepentingan ibadah masyarakat sekitar.
"Beliau pernah cerita kalau ada tanah yang diwakafkan sekitar 50 are atau 5.000 meter untuk bangun masjid. Sekarang pembangunan masjidnya sudah 70 persen tetapi dihentikan karena disita oleh KPK," Hasmin yang tak lain anggota DPRD Maros ini.
Saksi lainnya yakni Muhammad Nusran juga mengungkapkan, tanahnya seluas 3,2 hektare juga dibeli oleh Nurdin Abdullah. Tanahnya beririsan dengan tanah milik Abdul Samad.
"Awalnya saya tidak mau jual, tetapi Pak Abdul Samad ternyata sudah jual tanahnya yang beririsan dengan tanah milik saya. Jadi saya pikir lebih baik dijual juga," bebernya.
Soal harga, Muhammad Nusram menjualnya dengan harga Rp15 ribu per meter sehingga totalnya Rp544 juta. Ia mengatakan pelunasan pembelian tanah tersebut dilakukan dua kali.
"Diangsur oleh Pak Gubernur selama dua kali bayar sekitar Juli 2020. Pertama Rp300 juta, sisanya Rp244 juta cash," sebutnya.
Terkait masjid yang dibangun oleh Nurdin, Kepala Dusun Arra, Noko dg Rala menyebut masjid sudah digunakan masyarakat umum. Selain masyarakat sekitar, juga digunakan orang lain yang kebetulan melintas.
"Ada memang sekitar 5-6 rumah dekat situ," terangnya.
Saat diberi kesempatan untuk berbicara, Nurdin Abdullah mengutarakan, pembangunan masjid memang rutin ia lakukan sejak menjabat bupati hingga menjadi gubernur.
"Kawasan Pucak sudah jadi taman safari. Olehnya saya ingin semua pengunjung bisa mampir ke masjid jika ingin salat," jelasnya.
Yang kedua, kata Nurdin, masjid di desa Arra jauh dari pemukiman penduduk sehingga ia berinisiatif membentuk panitia masjid dengan memberdayakan masyarakat setempat.
"Kita sebutnya yayasan pembangunan masjid pucak. Masjid itu bisa digunakan, karena ada sumber air di sana. Sama sekali tidak ada niat saya miliki secara pribadi masjid itu, tetapi untuk masyarakat," tegasnya.
"Untuk lahan yang saya beli itu, kami bikin kebun percontohan sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat. Saya juga sampaikan ke saudara saya. Mudah-mudahan kebun ini berhasil dan bisa menopang pendidikan anak cucu kita," ucapnya.
Baca juga:
Nurdin Abdullah Bantah Terima Suap Rp2,2 M: Demi Allah Saya Tolak
Sidang Kasus Nurdin Abdullah, JPU KPK Cecar Kontraktor Soal Titipan Uang Rp1 Miliar
Anak Buah Kontraktor Ungkap Penyerahan Uang Rp2,2 M ke Ajudan Nurdin Abdullah
Kontraktor Dapat Arahan Ajudan Nurdin Abdullah Setor Uang Rp2,2 Miliar
Pejabat Pemprov Sulsel Akui Didatangi Timses Nurdin Abdullah untuk Minta Proyek
JPU KPK Persoalkan Dana Rp4,6 Miliar ke Nurdin Abdullah, Saksi Tegaskan Pinjaman