Aduan PKR Tidak Terbukti, DKPP Putuskan KPU-Bawaslu Tidak Langgar Kode Etik
DKPP memutuskan menolak pengaduan para pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama seluruh komisioner KPU dan Bawaslu RI.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyimpulkan seluruh komisioner atau anggota KPU RI dan Bawaslu RI tidak terbukti melanggar kode etik serta pedoman perilaku penyelenggara pemilu, sebagaimana aduan dari Partai Kedaulatan Rakyat (PKR).
"Teradu I sampai dengan teradu XII tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu," ujar anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat membacakan kesimpulan putusan Perkara Nomor 6-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (30/3). Demikian dikutip Antara.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Mengapa Hasyim Asy'ari dianggap bersalah oleh DKPP? Menurut DKPP tindakan Hasyim yang membuat surat pernyataan berisi janji atau kesepakatan perjanjian suami istri merupakan tindakan yang tak wajar.
-
Apa yang diputuskan DKPP terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajarannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
Dengan tidak terbuktinya aduan tersebut, Ketua DKPP Heddy Lugito lantas menyampaikan DKPP memutuskan menolak pengaduan para pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama seluruh komisioner KPU dan Bawaslu RI.
Lihat juga berita tentang KPU di Liputan6.com
Dasar Gugatan PKR
Sebelumnya, anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan berdasarkan fakta di persidangan, DKPP menilai teradu I sampai dengan teradu VII, yakni ketua dan para anggota KPU RI bersikap profesional dan berkepastian hukum dalam melaksanakan pendaftaran PKR sebagai calon peserta Pemilu 2024.
Mereka juga dinilai telah memberikan waktu yang cukup bagi para pengadu untuk mempersiapkan kelengkapan data dan dokumen pendaftaran PKR sebagai calon peserta Pemilu 2024.
DKPP menilai para pengadu dalam hal ini PKR justru terbukti tidak maksimal dalam mengunggah dokumen pendaftaran ke dalam sistem informasi partai politik (Sipol).
Sementara itu, terkait dengan ketua dan anggota Bawaslu RI, Raka Sandi menyampaikan DKPP menilai mereka telah melakukan pemeriksaan terhadap para pengadu, teradu I sampai dengan teradu VII, saksi, ahli, serta alat bukti surat yang disampaikan oleh para pihak terkait dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh KPU RI yang dilaporkan PKR.
Selanjutnya dalam putusan itu, DKPP memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Berikutnya, memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.
Perkara ini terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) oleh komisioner KPU RI dan Bawaslu RI dalam tahapan pendaftaran PKR sebagai calon peserta Pemilu 2024 yang diadukan oleh Ketua Umum PKR Tuntas Subagyo dan Sekretaris Jenderal PKR Sigit Prawoso. Mereka memberikan kuasa kepada R. Indra Priangkasa.
Dalam aduannya, mereka menduga Ketua KPU merangkap anggota RI Hasyim Asy’ari dan para anggota KPU RI, yakni Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz sebagai teradu I sampai VII tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam melaksanakan pendaftaran PKR sebagai calon peserta Pemilu 2024.
Para teradu dinilai tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran milik Partai Kedaulatan Rakyat yang tersimpan dalam 38 flashdisk.
Berikutnya, pihak pengadu menduga Ketua Bawaslu RI merangkap anggota Rahmat Bagja dan para anggota Bawaslu RI, yaitu Herwyn J. H. Malonda, Puadi, Lolly Suhenty, dan Totok Hariyono sebagai teradu VIII sampai XII tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam melaksanakan sidang ajudikasi pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 karena mengesampingkan bukti dokumen yang tersimpan dalam 38 flashdisk.
(mdk/gil)