Agung Laksono Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS
Meski begitu, politikus Golkar itu enggan berpendapat soal menolak atau mendukung kenaikan iuran tersebut. Dia ingin kenaikan iuran BPJS betul-betul dikaji secara matang dan sebanding dengan manfaatnya.
Mantan Ketua DPR, Agung Laksono mengomentari rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit. Dia mengingatkan, agar kenaikan tersebut tidak memberatkan masyarakat.
"Saya kira memang perlu dikaji lebih dalam, jangan sampai kenaikan itu memberatkan. Sebab masyarakat tentu ingin melihat apa faedahnya selama ini BPJS Kesehatan," katanya di kediamannya, Jl Cimpedak II No 23, Polonia, Cawang, Jakarta Timur Jakarta, Kamis (5/9).
-
Siapa yang diimbau oleh BPJS Kesehatan untuk mendukung keberlangsungan Program JKN? Rizzky juga mengimbau keberlangsungan Program JKN harus tetap terjaga, hal ini tentu membutuhkan dukungan semua pihak termasuk peserta BPJS Kesehatan dengan rutin membayar iuran JKN.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Mengapa BPJS Kesehatan dan Pemkot Balikpapan berkolaborasi? Kerja sama ini akan membawa manfaat signifikan dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik.
-
Apa yang dibahas oleh Dirut BPJS Kesehatan dan Wali Kota Balikpapan dalam pertemuan tersebut? Kunjungan tersebut untuk membahas langkah peningkatan layanan kesehatan dan manfaatnya bagi warga Kota Balikpapan.
-
Siapa yang menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan? Penghargaan diberikan kepada jurnalis media cetak, media online, photostory jurnalistik, televisi, dan radio yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan dan pemerintah di Provinsi Maluku menjamin kepesertaan JKN bagi pekerja di Provinsi Maluku? Khusus untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), selain menggandeng Pengawas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menegakkan kepatuhan badan usaha dalam kepesertaan Program JKN, BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan Dinas Perizinan Provinsi dan Kab/Kota untuk mempersyaratkan kepesertaan JKN kepada badan usaha yang mengajukan permohonan perizinan.
Meski begitu, politikus Golkar itu enggan berpendapat soal menolak atau mendukung kenaikan iuran tersebut. Dia ingin kenaikan iuran BPJS betul-betul dikaji secara matang dan sebanding dengan manfaatnya.
"Ini juga menjadi suatu usaha bersama makanya kalau mau naik tentu jangan sampai menimbulkan penolakan. Kalau dirasa manfaatnya cukup pasti kalau naiknya 2 kali lipat pun tidak ada masalah. Naik sedikit saja kalau manfaatnya belum diperoleh pasti akan ada reaksi. Saya kira ini yang dipertimbangkan," ujarnya.
Menurutnya, data penerima BPJS harus dibenahi terlebih dahulu. Agung meminta pemerintah agar memerhatikan peserta BPJS supaya tidak salah alamat.
"Jadi jangan sampai khususnya yang berhak mendapatkan bantuan pemanfaatan justru tidak menerima. Begitu juga sebaliknya, cleansing data-data supaya tidak salah alamat," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengatakan terkait rencana kenaikan Iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas III tetap dilakukan walaupun pihak DPR melakukan penolakan.
Puan menjelaskan pelaksanaan kenaikan iuran tersebut akan dilakukan tahun depan dan Peraturan Presiden (Perpres) diteken Presiden Joko Widodo sebelum kabinet kerja selanjutnya.
"Tetap akan dilakukan karena memang sudah waktunya dilakukan. Dan ini sudah 5 tahun tidak ada kenaikan. Dan ini tidak serta merta harus segera kita laksanakan, namun akan kita laksanakan nanti pada 1 Januari 2020.Pelaksanaan tahun depan, hanya Perpres akan dilakukan di periode ini," kata Puan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).
Puan mengatakan kenaikan iuran BPJSK dilakukan karena sudah lima tahun tidak naik dan akan menambal defisit yang sangat besar.
"Ya justru ini sudah lima tahun ngga naik, ya kan. Ya salah satunya kita lihat relevansi di lapangan bahwa penyesuaian harus dilakukan setelah lima tahun dengan melihat kondisi dan situasi yang ada di lapangan," kata Puan.
Baca juga:
Deretan Kenaikan Tarif yang Bakal Dihadapi Masyarakat
Datangi DPRD, Ratusan Demonstran di Makassar Tolak Kenaikan Iuran BPJS
Puan Pastikan Kenaikan Iuran BPJS Tak Berdampak Pada Peningkatan Angka Kemiskinan
Wapres JK: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Besar, Hanya Sebungkus Rokok
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Kota Malang Utamakan Bantuan Bagi Warga Miskin
Moeldoko Soal Kenaikan Iuran BPJS: Sehat Itu Mahal dan Perlu Perjuangan
Puan Sebut Perpes Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terbit Sebelum Jokowi Dilantik