Ahmad Rofiq: Muktamar PP Muhammadiyah Harus Jadi Ajang Bersih-bersih
Pemuda Muhammadiyah menggelar Muktamar XVII di Yogyakarta pada 26-28 November 2018.
Pemuda Muhammadiyah menggelar Muktamar XVII di Yogyakarta pada 26-28 November 2018. Salah satu agendanya adalah mencari Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, yang kini jabatan tersebut masih diduduki oleh Dahnil Anzar Simanjuntak.
Sejauh ini sudah ada enam orang yang mendaftar sebagai kandidat. Diantaranya, Andi Fajar Asti, Muhammad Sukron, Faisal, Sunanto, Ahmad Labib dan Ahmad Fanani.
-
Kapan Pondok Pesantren Musthafawiyah didirikan? Didirikan Abad 20 Melansir dari beberapa sumber, ponpes ini didirikan pada 12 November 1912 oleh Syeikh Musthafa bin Husein bin Umar Nasution Al-Mandaily.
-
Apa yang istimewa dari Yogyakarta? Pada zaman pendudukan Jepang, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta disebut dengan istilah Yogyakarta Kooti.
-
Mengapa Masjid At Taqwa Cirebon diganti namanya? Alasan renovasi juga karena posisinya sudah cukup melenceng dari arah kiblat, sehingga perlu diluruskan. Setelahnya, Koordinator Urusan Agama Cirebon, R. M. Arhatha, menginisiasi pergantian nama masjid agar tidak lagi menggunakan kata “Agung”. Ini karena saat itu sudah ada masjid bernama Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang ada di Alun-Alun Kasepuhan dan menjadi salah satu masjid kuno paling tua yang ada di sana.
-
Bagaimana Masjid Ar Rahman di Mojokerto didanai? Mnegutip laman NU Online Mojokeryo, dana yang dihabiskan terbilang besar karena digunakan untuk membuat bangunan, menata interior di dalam bangunan, dan fasilitas penunjang lainnya.
-
Kapan Masjid Raya Sumatra Barat diresmikan? Awal pembangunan masjid ini ditandai dengan peletakan batu pertama pada 21 Desember 2007 silam.
-
Apa kegiatan Atta Halilintar di Yogyakarta? Jadi, aku tuh ada acara, ada undangan di Yogyakarta. Kebetulan aku di Yogya dan di sini terkenal dengan wisata kulinernya, jadi aku yakin Yogya pasti the best buat makanan. Istri pun nitip makanan," pungkas Atta dalam live streaming di YouTubenya.
Nama terakhir, kini menjadi sorotan lantaran terseret dugaan penyimpangan dana Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Indonesia di Prambanan di tahun 2017 yang lalu bersama Dahnil.
Mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ahmad Rofiq, mengatakan Muktamar harus menjadi momentum untuk bersih-bersih di internal organisasi.
"ini saat yang tepat bersih-bersih di Pemuda Muhammadiyah," ucap Rofiq di Posko Cemara, Jakarta, Senin (26/11/2018).
Menurut dia, nama-nama yang sudah bersinggungan dengan kasus korupsi akan menjadi catatan moral. Sehingga tinggal para kader saja yang memutuskan.
"Ya ini sudah tataran moral ya. Kalau menurut saya bila ada kesalahan sedikit saja soal pengelolaan, maka secara otomatis panitia pemilihan itu harus memberikan ketegasan soal pencalonan ini. Layak atau tidak layak dan peserta muktamar juga bisa menyampaikan aspirasi. Kita enggak bisa membiarkan kebatilan itu terus menerus berjalan. Sementara kebatilan itu ada di depan mata kita," ungkap Rofiq.
Sekjen Partai Perindo ini menegaskan, meski belum terbukti dan mengedepankan asas praduga tak bersalah, tapi pengembalian uang sudah tak menimbulkan multitafsir lagi.
"Dia mengeluarkan uang. Kalau dia tidak mengembalikan uang pasti menimbulkan multitafsir apakah ini kriminalisasi apakah ini korupsi. Tapi ketika dia mengembalikan uang berarti ada yang salah, poinnya di situ. Kita enggak perlu menunggu penegak hukum bicara dalam konteks ini. Karena sudah clear," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua panitia acara kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia, Ahmad Fanani pun menjelaskan soal pengembalian uang tersebut. Dia menyatakan, kasus ini seakan-akan mau melegitimasi gerakan Pemuda Muhammadiyah selama ini yang konsen melawan korupsi. Padahal pihaknya tak melakukan penyelewengan apa-apa.
"Ini soal harga diri yang selama ini kami perjuangkan untuk gerakan PP Muhammadiyah melawan korupsi. Lalu, hari ini seolah-olah gerakan itu dilegitimasi dengan tuduhan bahwa Pemuda Muhammadiyah hari ini korupsi, menurut kami ini adalah harga diri. Maka kami kembalikan duitnya, saya transfer ke Kemenpora," kata Fanani usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 23 November 2018.
Fanani mengatakan, untuk menggelar acara seperti yang diinginkan Kemenpora, Fanani meyakini Pemuda Muhammadiyah mampu tanpa harus menggunakan anggaran dari pemerintah.
"Karena dari awal kami sudah sampaikan kami tidak pernah menginisiasi acara tersebut. Keluarga Muhammadiyah Insyaallah saat ini cukup mandiri kok. Fasilitas, pendidikan, usaha, rumah sakit, itu mandiri," tegas dia.
Selain karena harga diri, pengembalian uang Rp 2 miliar tersebut juga karena MoU antara pihaknya dengan Kemenpora yang menurutnya dinilai sama sekali berbeda.
"Surat yang kami sampaikan ke Kemenpora, hubungan dengan evaluasi Kemenpora, kegiatan terkhusus kegiatan kemah dan apel pemuda itu dengan tema pemuda hebat jaga bumi yang dilaksanakan tanggal 16-17 Desember di Prambanan, Sleman, Yogyakarta," ujarnya.
"Beberapa poin hasil evaluasi kami yaitu yang pertama setelah membaca kembali surat perjanjian kerjasama dengan nomor 494/ Bpk/ii-3/11/2017 tertanggal 27 November 2017 bahwa nama kegiatan, waktu dan tempat kegiatan berbeda dengan apa yang realisasinya. Kedua tanggal kegiatan dengan SP2D tidak bersesuaian di Mou dilaksanakan 10 Desember, ternyata SP2D atau pencairan tanggal 11 Desember," sambungnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
'Sebagai Aktivis Muhammadiyah, Dahnil Anzar Harus Bertanggungjawab'
Dahnil Anzar Diminta Jangan Bawa Nama Jokowi Dalam Kasus Dana Kemah
Mau Dijewer Amien Rais, Haedar Tegaskan Muhammadiyah Netral di 2019
Dahnil Tegaskan Pemuda Muhammadiyah Tolak Politik Uang di Muktamar XVII
Wapres JK: Walau Dahnil Pilih Nomor 02, Tak Berarti Pemuda Muhammadiyah Harus Ikut