Ajak pengusaha china berinvestasi, Ketua MPR dilaporkan ke MKD
Kedatangan Zulkifli Hasan ke China dinilai telah keluar dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Ketua MPR.
Anggota Presidium Kaukus Indonesia Hebat, Syarief Hidayatullah, siang ini melaporkan Ketua MPR Zulkifli Hasan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik.
Pelanggaran itu diduga dilakukan saat Zulkifli bertemu pengusaha China dalam Forum China Minsheng Investment Corp dan Maspion Group saat kunjungan kerja ke Beijing, RRC pada 18 September lalu.
"Tentu saja agenda ini sudah melenceng mengingat Ketua MPR tak selayaknya memiliki peran seperti Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang harus keliling keluar negeri untuk menarik minta investor," kata Syarief seusai menyampaikan laporannya ke MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).
Dia mengakui memang saat ini Indonesia membutuhkan banyak investasi untuk mendorong perekonomian yang lesu. Namun, dia mengecam kedatangan Zulkifli Hasan ke China karena telah keluar dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Ketua MPR.
"Sebagai Ketua MPR yang juga selaku anggota Fraksi PAN agenda itu di luar jadwal mengingat bukan tugas MPR untuk bicara investasi," katanya.
Terlebih, pertemuan Ketua Umum PAN tersebut seolah tertutup dengan isu dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menghadiri kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
"Ke mana mereka yang ribut-ribut soal pelanggaran kode etik, kini hanya diam ketika ada peristiwa yang sama di depan mata. Jika ingin menjaga marwah parlemen, maka Zulkifli Hasan juga harus dilaporkan," tegasnya.
Lebih jauh, dia berharap agar Zulkifli Hasan seharusnya memberikan kesempatan bagi Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla bekerja.
"Biarkan Jokowi-JK bekerja, jangan membangun kesan seolah-olah Ketua MPR pahlawan dengan berbusa-busa bicara di hadapan pengusaha China. Stop pencitraan, anda sekarang Ketua MPR bukan menteri lagi," tandasnya.
-
Bagaimana Zulkifli Hasan mendorong perkembangan UMKM? Dirinya kembali menambahkan, bahwa UMKM lokal akan bisa lebih berkembang melalui e-commerce."Kamu semua bisa jualan bahkan sampai ke luar negeri, semuanya ada lengkap kan? Kaya mas Ardi ini sampai diajarin buka toko dan pakai fitur-fitur di Kampus Shopee, jadi omset bisa tambah banyak," tambah Zulkifli Hasan.
-
Mengapa Zulkifli Hasan menekankan pentingnya UMKM? Mendag Zulhas menjelaskan sektor UMKM memiliki peran strategis dan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. “UMKM menopang masa depan ekonomi Indonesia, kenapa? Karena 64% bisnis di Indonesia berasal dari UMKM, Kuncinya UMKM maju, ekonomi maju.” jelas Zulhas.
-
Kapan M. Hasan menjabat sebagai Kapolri? Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Mohamad Hasan adalah seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia di era Orde Baru (1971-1974) dan pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dari tahun 1974 hingga 1978.
-
Kapan Teuku Muhammad Hasan menjabat sebagai Gubernur Sumatera? Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera I dengan ibukota Medan.
-
Siapa Teuku Muhammad Hasan? Lalu, siapakah Teuku Muhammad Hasan ini? beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pegiat di bidang agama dan pendidikan. Ia juga banyak memberikan masukan untuk generasi muda Aceh saat itu dengan menghimpun dana belajar atau beasiswa untuk mereka.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
Baca juga:
MKD: Krisna Mukti langgar kode etik ringan karena abaikan istri
Pemanggilan anggota DPR harus izin presiden bakal jadi polemik
Periksa Setya-Fadli, MKD surati Fraksi Golkar dan Gerindra
Ketua MKD sebut surat Fahri soal kasus pimpinan DPR bukan intervensi
MKD akan datangi Puan dan Tjahjo karena belum juga mundur dari DPR