Anggaran listrik di DPR tembus Rp 20 miliar
Selain anggaran listrik kompleks Parlemen mencapai Rp 20 miliar. Anggaran lain yang cukup mengejutkan adalah untuk petugas kebersihan yang hampir mencapai Rp 50 miliar. Namun dia tidak menyebut besaran anggaran ini dalam satu bulan atau tahun.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon bersama Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Anton Sihombing melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kompleks Parlemen. Sejumlah masalah ditemukan.
Anton mengaku kaget anggaran listrik kompleks Parlemen mencapai Rp 20 miliar. Tak hanya itu, anggaran lain yang cukup mengejutkan adalah untuk petugas kebersihan yang hampir mencapai Rp 50 miliar. Namun dia tidak menyebut besaran anggaran ini dalam satu bulan atau tahun.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Setelah menikahi Beby Tsabina, Rizki Natakusumah semakin menjadi pusat perhatian publik, terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
-
Bagaimana Dahlan Djambek terlibat dalam PRRI? Pembentukan PRRI di Sumatera Barat karena tidak puas dengan kinerja pemerintah Orde Lama.Dahlan bergabung dengan PRRI bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, dan Maludin Simbolon.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
"Coba bayangkan, listrik saja sampai Rp 20 miliar, listrik apaan sampai 20 miliar di sini ya enggak? Cleaning servis hampir Rp 50 miliar, apa yang di-cleaning?" kata Anton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12).
Anton juga menyoroti kinerja petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR. Menurutnya kinerja Pamdal DPR perlu dievaluasi dan diubah.
"Pamdal-Pamdal, masa tamu yang dicurigai, satu tahun tamu enggak ada yang dicurigai," tegas Anton.
Atas temuan-temuan itu, pihak BURT akan melakukan audit terhadap kinerja dan penggunaan anggaran fasilitas DPR. Dia meminta pihak Kesetjenan DPR agar penanggungjawab yang tidak becus kerja untuk dicopot.
"Ini tanggung jawab kepala biro yang dulu. Saya minta kalau seseorang itu kalau sudah beberapa tahun agar diganti, jangan jadi raja, tidak ada raja di DPR ini. Biar Kesekjenan mengelola uang, uang itu harus transparan," ungkapnya.
Sejalan dengan Anton, Fadli menemukan sistem pengamanan di DPR lemah. Hal itu terlihat saat dia dan Anton mengetahui bahwa dari 136 CCTV di DPR, hanya 18 yang berfungsi.
"Yang agak mencengangkan itu adalah CCTV, terus terang saja tadi kita melihat control room CCTV dari 136 CCTV ternyata yang bekerja cuma 18 di control room juga mati semua," ucap Fadli.
Fadli membandingkan sistem pengamanan DPR dengan Gedung Parlemen di luar negeri. Pengamanan kawasan Parlemen luar negeri, kata Fadli, cukup ketat di mana tamu yang ingin masuk diwajibkan menunjukkan paspor.
"Saya berkali-kali walaupun dapat undangan harus pakai paspor dan sebagainya. Tapi di sini kelihatan lebih mudah dan ini membahayakan ya dari sisi keamanan," tandasnya.
Lokasi lain dijajaki. Fadli dan Anton melihat ruangan media sosial DPR dan parkiran Kompleks Parlemen. Ruangan tersebut dianggap belum tertata dengan baik. Sementara untuk parkiran, Fadli menyebut pengaturan kendaraan harus diperbaiki.
Sidak dilanjutkan dengan melihat mobil-mobil operasional yang tidak terpakai. Sejumlah mobil dinas tampak usang dipenuhi debu terparkir di belakang Kompleks Parlemen.
Fadli menyarankan agar puluhan mobil tua itu lebih baik dilelang sesuai aturan agar tidak menjadi barang rongsokan.
"Mobil-mobil operasioanl yang sudah tua-tua ada puluhan mobil yang mungkin sesuai dengan aturan berlaku harus dilelang. Ya dilelanglah supaya tidak menjadi besi tua rongsokan yang tidak perlu," tukasnya.
Baca juga:
DPR sebut pencabutan larangan pernikahan sekantor bisa munculkan nepotisme
Sumbang Rp 4 triliun ke negara, ini permintaan pengusaha TV ke pemerintah dan DPR
Ini keuntungan di balik aturan baru Menteri Sri Mulyani soal cukai rokok
Fadli Zon tegaskan tak ada kocok ulang kursi pimpinan DPR
Elpiji 3 Kg langka, anggota DPR minta KPK periksa Pertamina