Anggota DPRD Ini Siap Gajinya Dipotong Bantu Warga Terdampak Covid
Meski demikian, berapa besaran dari gaji anggota legislatif yang bakal dipotong nantinya masih didiskusikan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, siap memotong gaji bulanan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal ini sesuai seruan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Anggota Fraksi PKS DPRD Kendari, Subhan, mengatakan pemotongan gaji sudah menjadi hal biasa bagi mereka dalam rangka meringankan beban ekonomi warga di masa masa sulit akibat pandemi Covid-19.
-
Siapa yang memimpin aksi demo petani Kendeng saat pandemi COVID-19? Aksi demo petani Kendeng kembali dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu mereka menolak aktivitas penambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana KPK menindaklanjuti status tersangka Karna Suswandi? Jadi silahkan dikoordinasikan atau ditanyakan dengan KPU dulu tapi yang jelas dari kami akan tetap terus berjalan proses penyidikannya
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
"Kita wajib patuh dan siap melaksanakan apa yang menjadi instruksi DPP. Di hati kami para anggota legislatif PKS dan pengurus partai, ini merupakan bagian dari komitmen kami bersama-sama bahwa kita siap berkhidmat untuk rakyat," kata Subhan di Kendari. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (13/8).
Ketua DPRD Kendari ini menambahkan, gaji para anggota fraksi PKS yang akan dipotong sesuai instruksi DPP adalah gaji untuk periode Agustus.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sultra, Yaudu Salam Ajo, menuturkan seruan potongan gaji bagi seluruh anggota legislatif bukan hanya ditujukan di Kota Kendari, namun di seluruh Indonesia.
"DPP mewajibkan seluruh anggota DPR RI maupun kabupaten/kota dan provinsi untuk menyisipkan dananya seberapapun untuk kepentingan masyarakat yang terdampak COVID-19," tutur Yaudu melalui telepon selulernya.
Mantan anggota DPRD Sultra ini mengatakan seruan pemotongan gaji dilakukan guna membantu masyarakat. Apalagi saat ini ada penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) baik level 1, 2, 3, dan 4.
Meski demikian, berapa besaran dari gaji anggota legislatif yang bakal dipotong nantinya masih didiskusikan.
"Kita akan mengonsolidasikan instruksi DPP ke seluruh anggota legislatif PKS termasuk melakukan diskusi dengan teman-teman di DPRD berapa yang mereka sanggupi untuk dipotong," katanya.
Sebanyak 30 kader PKS Sultra menduduki kursi legislatif dengan rincian empat DPRD provinsi dan 26 kader tersebar di DPRD 17 kabupaten/kota.
Baca juga:
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Meninggal Dunia
Tak Antivaksin, PKS Yogyakarta Gelar Vaksinasi Massal Covid-19
PKS: Dengan Anies Dekat Sekali, Dengan Prabowo Terus Berkomunikasi
Wacana Prabowo-Anies, PKS Fokus Sosialisasikan Salim Segaf Al-Jufri untuk 2024
Anggota DPR Ungkap Syarat yang Tak Dipenuhi 2 Calon Anggota BPK
PKS Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan: Pemimpin Mesti Punya Standar Moral