Anggota DPRD Malang korupsi masal, integritas Parpol masih ditunggu
Dari hasil penelitian beberapa perkara korupsi di KPK, Alma mengatakan kebanyakan para anggota DPRD mengklaim butuh biaya besar sebagai ongkos operasional partai.
Anggota DPRD Kota Malang menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 21 anggota legislatifnya terjerat korupsi secara bersama-sama. Selain Kota Malang, sebagian besar anggota DPRD Provinsi Jambi juga disebut menerima suap dari Pemprov Jambi sebagai uang pelicin ketok palu APBN 2017 dan APBN Perubahan 2018.
Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Alma Sjafrina menilai masifnya para legislatif terjerat korupsi lantaran belum adanya reformasi di tubuh partai meski berulang kali kadernya menjadi pesakitan komisi antirasuah tersebut. Dari hasil penelitian beberapa perkara korupsi di KPK, Alma mengatakan kebanyakan para anggota DPRD mengklaim butuh biaya besar sebagai ongkos operasional partai.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
"Belum ada pembenahan serius mencegah korupsi di legislatif, polanya sama ada keterlibatan kepala daerah, birokrasi, dan DPRD. Bisa dilihat belum ada pembenahan di situ. Jadi akar masalahnya itu reformasi di parpol," ujar Almas dalam diskusi di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).
Dalam beberapa kesempatan ia mengaku pernah melakukan wawancara terhadap sekretaris jenderal ataupun pengurus partai politik di tingkat pusat ataupun daerah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dana operasional partai. Hasilnya, kata dia, hampir sebagian partai politik di parlemen tidak mencantumkan nominal anggaran yang dihabiskan ataupun kebutuhan anggaran untuk kegiatan partai politik.
Bahkan, sambung Almas, adanya bantuan dana dari negara terhadap partai politik terkesan tidak cukup efektif merubah sistem partai politik agar lebih transparan dalam mengelola tata keuangan. Jika disuruh memilih, partai politik tidak akan menggunakan dana bantuan dari negara lantaran dituntut secara transparan.
"Respons itu kita temukan saat wawancara terhadap Sekjen parpol di tingkat nasional, daripada bantuan keuangan negara dinaikan tapi kita dirumitkan ya sudah negara enggak usah kasih bantuan ke parpol. Mereka juga tidak mau membuka berapa kebutuhan mereka," ujarnya.
Baca juga:
Masa jabatan Plt Walkot Malang habis, Sekda jadi pelaksana harian
KPK ingatkan 40 anggota baru DPRD Malang tak lagi korupsi
Hadiri pelantikan DPRD Malang, Mendagri pastikan pemerintahan berjalan normal
Mendagri minta 40 anggota DPRD Kota Malang baru paham area rawan korupsi
Soekarwo sindir pelayanan dan integritas anggota DPRD Malang
ICW: Korupsi massal di parlemen karena politik berbiaya tinggi