Anggota DPRD Sumut Sigit Pramono disuap Gatot Rp 1,2 miliar

Sigit diduga menerima sejumlah uang yang dikumpulkan dari hasil SKPD.

Anggota DPRD Sumatra Utara Sigit Pramono Asri menjalani sidang perdana dalam kasus suap anggota DPRD Sumut yang digagas Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho. Sigit diduga menerima sejumlah uang yang dikumpulkan dari hasil perkumpulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh Gatot diduga untuk memuluskan anggaran APBD Sumut.

"Terdakwa menerima hadiah uang secara bertahap sebesar Rp 1.295.000.000 dan janji akan diberikan uang sebesar Rp200.000.000 dari Gatot," kata Jaksa Penuntut Umum KPK, Afni Carolina di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta, Kamis (31/3).

Menurut JPU KPK, Carolina, terdakwa memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012.

"Lalu, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015," bebernya.

Carolina menjelaskan bahwa uang dari tangan sekretaris dewan Radiman Tarigan sebesar Rp 1.5 Miliar dan diberikan kepada bendahara DPRD Sumut Muhammad Alinafiah. "Kemudian Alinafiah membagikan dan terdakwa menerima Rp 40 juta selaku wakil anggota DPRD periode 2009-2014," jelasnya.

Kemudian, setelah terdakwa dan anggota DPRD Provinsi Sumut lainnya menerima uang pembagian, pada tanggal 2 September 2013 dalam Sidang Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi.

"Bahwa selain 'uang ketok' terdakwa pun menerima uang Rp 120 juta dari Alinafiah," tambahnya.

Carolina pun menjelaskan bahwa persetujuan Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013, Sigit menerima uang ketok Rp 75 juta. "Terdakwa menerima uang secara berangsur untuk memuluskan Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2013 dengan penerimaan pertama Rp 15 juta, kedua karena terdakwa anggota banggar menerima Rp 10 juta dan tambahan sebagai wakil ketua DPRD Sumut Rp 50 juta," jelasnya.

Selanjutnya, menurut Carolina, Sigit menerima Persetujuan APBD Provinsi Sumut TA 2014 menerima bagian sebesar Rp 900 juta. "Sehingga terkait persetujuan APBD Provinsi Sumut TA 2014 terdakwa menerima uang seluruhnya sebesar Rp 1,035 Miliar," ungkapnya.

Kemudian, terdakwa juga diberikan uang keyok dari Persetujuan APBD Provinsi Sumut TA 2015. Lalu, setelah menyetujui Ranperda APBD Sumut tahun 2015, Sigit Pramono Asri juga dijanjikan uang Rp 200 juta oleh Gatot. Tapi kemudian uang tidak diberikan.

Terkait perbuatannya, Sigit dijerat dengan pasal 12 huruf a jo Pasal 18 atau pasal 12 huruf b jo pasal 18 atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Baca juga:
Mantan wakil ketua DPRD Sumut terima uang ketok Rp 2,4 M dari Gatot
Eks ketua DPRD Sumut didakwa terima suap Rp 2,7 M dari Gatot Pujo
Ketua DPRD nonaktif Sumut didakwa terima uang ketok Rp 1,1 miliar
Uang ketok APBD sudah tradisi di DPRD Sumut
Anggota DPRD Sumut sebut Gatot terima uang ketok Rp 5 Miliar
Anggota fraksi PKS akui terima Rp 1 M dari uang ketok APBD Sumut
KPK periksa 18 pejabat Sumut di Mapolresta Medan