Anggota fraksi PKS akui terima Rp 1 M dari uang ketok APBD Sumut
Anggota DPRD Sumatra Utara Zulkarnain alias Zul Jenggot mengakui menerima uang getok Rp 1 M.
Anggota DPRD Sumatra Utara Zulkarnain alias Zul Jenggot mengakui bukan hanya gubernur nonaktif Gatot Pujo Nugroho yang juga fraksi PKS yang menerima uang ketok untuk memuluskan dalam persetujuan terhadap laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun 2014. Dirinya pun mengakui menerima sejumlah uang dari hasil perkumpulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut.
Hal itu disampaikannya ketika JPU KPK, Rony Yusup menanyakan apakah dirinya menerima uang ketok untuk laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun 2014.
"Iya iya saya terima Rp 1 miliar dari uang ketok itu," ucap Zul yang juga anggota PKS saat menjadi saksi dengan terdakwa di mantan wakil ketua DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014, Kamaluddin Harahap dalam kasus penerimaan suap oleh Gubernur non aktif Sumut, Gatot Pudjo Nugroho di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta, Rabu (30/3).
Tidak puas dengan jawaban Zul, Rony pun mencecar dirinya apakah fraksinya mendapat uang ketok tersebut. Tetapi, Zul pun menepis hal tersebut. "Tidak ada, gak ada fraksi PKS yang menerima uang ketok," tepis Zul.
Rony pun terus mencecar Zul soal keterkaitan dirinya yang dalam koordinasi pengumpulan uang ketok. Awalnya Zul tidak mau menceritakan soal keterkaitan dirinya terkait pembagian uang panas tersebut.
Namun Zul pun terus dicecar pertanyaan oleh JPU dan dirinya pun mengakui bahwa dirinya terlibat dalam memetakan setiap anggaran anggota dewan.
"Kan saya pedagang dan saya suka memetakan ya saya gambar berapa uang atau anggaran setiap anggota dewan," tuturnya.
Kemudian, Rony pun kembali menegaskan kepada Zul terkait fraksinya yang apakah menerima dana uang ketok. "Katanya tadi gak ada keterlibatan kok saudara?" tanya Rony dengan nada lantang.
Zul pun hanya menjawab seraya menegaskan bahwa fraksi PKS tidak ada yang menerima uang ketok. "Fraksi PKS tidak pernah menerima," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, dalam dakwaan Kamaluddin Harahap, uang ketok pada tahun 2012 untuk persetujuan terhadap laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun 2012 Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar : Rp12.500.000,00, Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp17.500.000,00, Ketua Fraksi, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp20.000.000,00 Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp40.000.000,00 Ketua DPRD, mendapat bagian sebesar Rp77.500.000,00.
Pada tahun 2013 untuk Persetujuan Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013 :
Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp15.000.000,00. Banggar, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp10.000.000,00, Sekretaris fraksi, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp 10.000.000,00, Ketua fraksi, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp 15.000.000,00, Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapatkan tambahan sebesar Rp50.000.000,00, Ketua DPRD, mendapat tambahan sebesar Rp 150.000.000,00.
Pada tahun 2014 untuk persetujuan :Anggota DPRD, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 50.000.000,00. Banggar DPRD, masing-masing mendapat tambahan sebesar Rp10.000.000,00
Sekretaris Fraksi, masing-masing mendapat tambahan sebesar Rp10.000.000,00.Ketua Fraksi, masing-masing mendapat tambahan sebesar Rp 15.000.000,00 , Wakil Ketua DPRD, masing-masing mendapat tambahan sebesar Rp 75.000.000,00 dan Ketua DPRD, mendapat tambahan sebesar Rp 200.000.000,00.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Siapa yang membantah berita tentang dugaan korupsi Prabowo Subianto? Yusril Ihza Mahendra yang membantah seluruh isi terkait laporan tersebut.
-
Apa kata bijak Soeharto tentang korupsi? Di dunia ini tidak ada yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Dalam pengertian yang sebenarnya, tidak akan ada yang membenarkan korupsi itu.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
Baca juga:
Eks Sekda akui nominal 'uang ketok' buat DPRD Sumut naik tiap tahun
Gatot sebut 'uang ketok' sudah jadi tradisi di DPRD Sumut
'Uang ketok' di DPRD Sumut terbongkar karena KPK tangkap Gerry
Anggota DPRD Sumut sebut Gatot terima uang ketok Rp 5 Miliar
Uang ketok APBD sudah tradisi di DPRD Sumut