Angka Kerugian Negara di Kasus Korupsi Duta Palma Berubah, Ini Penjelasan Kejagung
Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan hitung-hitungan kerugian negara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan hitung-hitungan kerugian negara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.
Sebab nilainya sempat beberapa kali mengalami perubahan, mulai dari Rp78 triliun, kemudian bertambah Rp104,1 triliun, dan terakhir menjadi Rp86,5 triliun.
-
Kapan Hari Sirkus Sedunia diperingati? Hari Sirkus Sedunia yang diperingati setiap tanggal 17 April, adalah sebuah perayaan internasional yang didedikasikan untuk menghormati dan mengapresiasi seni pertunjukan sirkus serta para pemain dan seniman yang terlibat di dalamnya.
-
Kapan Marsekal Suryadarma meninggal? Saking Lurusnya, Rumah Yang Ditempatinya Belum Lunas Saat Suryadarma Meninggal Tahun 1975.
-
Kapan Adi Suryanto meninggal? Kabar duka datang dari salah satu instansi pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kepala LAN, Prof Dr. Adi Suryanto, meninggal dunia di Yogyakarta pada Jumat (15/12).
-
Siapa Serka Sudiyono? Serka Sudiyono adalah anggota TNI yang bekerja sebagai Babinsa di Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Rembang.
-
Kenapa Kurniawan Dwi Yulianto dipanggil "Kurus"? Pemain yang akrab dipanggil "Ade" dan juga sering dijuluki "Kurus" karena posturnya yang kecil ini lalu kembali ke Indonesia dan bermain di Liga Indonesia dan bermain dengan beberapa tim: PSM Makassar, PSPS Pekanbaru, PS Pelita Bakrie, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta , Persitara Jakarta Utara, Persela Lamongan,hingga PSMS Medan.
-
Kapan HUT Kodam Jaya diperingati? Setiap tanggal 24 Desember diperingati HUT Kodam Jaya.
"Bukan berubah. Itu ada beda hitungan dia untuk dimasukkan ke masing-masing kualifikasi, karena antara kerugian negara dengan perekonomian kan indikatornya berbeda. Kalau perekonomian kan akibat, dampak, yang belum uang keluar. Nah kalau kerugian negara yang sudah keluar. Kalau memasuk-masukkan itu teknis betul JPU untuk bisa mempertahankan. Makanya nilainya berubah," kata Jampidsus Kejagung Febri Andriansyah di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (6/10).
Febrie menegaskan, butuh ketelitian dalam membagi indikator antara kerugian negara dan perekonomian negara. Hal tersebut pun menjadi bagian dari upaya pembuktian jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan.
"Contohnya kalau dampak itu kan dihitung dia ada beberapa, ada lingkungan hidup, ada yang lain-lain, memasukkan yang lain-lain itu yang lebih teknis JPU yang tahu. Tapi sebenarnya itu hanya teknis, jaksa mempertahankan di persidangan," jelasnya.
"Nah kalau yang kita ungkap ini kan proses penyidikan, tapi ketika dia masuk dalam dakwaan, wah itu bukan kewenangan jaksa untuk mempertahankan di persidangan, sehingga dia lebih teknis lagi memasukkan terkait dengan masing-masing ahli akan tampil di persidangan. Tetapi nilai sih enggak berubah. Cuma untuk memasuk-masukkan saja," sambung Febrie.
Selain itu, Kejagung menyatakan masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut. Termasuk tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara tersebut.
"Tidak tertutup kemungkinan (ada tersangka baru). Karena kan hasil sidang nih. Sedangkan yang Pasal 21 saja kita kenakan, menghalang halangi. Apalagi yang keterkaian 55 atau 56, pasti akan kita kenakan," tutur Febrie.
Menurut Febrie, secara keseluruhan baik itu kasus mafia minyak goreng hingga lahan sawit PT Duta Palma Group, kini tengah dibahas oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di tingkat kementerian.
"Secara keseluruhan, termasuk CPO dengan ini (Duta Palma), sedang dibahas oleh Jaksa Agung di tingkat kementerian untuk memperbaiki seluruh tata kelola sawit. Dipotret luasnya berapa, kewajiban realnya berapa selama ini, pajak, dan lain lain. Itu dihitung oleh BPKP sebenarnya berapa sih tagihan negara terhadap seluruh usaha sawit di Indonesia, ada tidak pidananya, bisa tidak ini dilihat dari kacamata kepentingan untuk pendapatan negara. Itu sedang dikaji Pak Jaksa Agung di tingkat kementerian secara keseluruhan," pungkasnya.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Baca juga:
Hakim Tolak Eksepsi Surya Darmadi, Minta Jaksa Lanjutkan Kasus Korupsi Rp86 Triliun
Terdakwa Surya Darmadi Siap Buktikan Kepemilikan Sah Lahan Palma Group
Permohonan Surya Darmadi Minta Blokiran Rekening Dibuka Jaksa Untuk Gaji Karyawan
Kasus Korupsi, Surya Darmadi Ajukan Nota Keberatan
KPK Bakal Limpahkan Kasus Suap Surya Darmadi ke Kejagung
Raut Surya Darmadi Didakwa Rugikan Negara Rp78 Triliun