Anwar Usman Langgar Etik hingga Dicopot dari Posisi Ketua MK, Hasto Pertanyakan Keabsahan Gibran Jadi Cawapres

Komentar miring itu datang dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menyatakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) itu membuktikan campur tangan penguasa dalam perkara itu.

"Kepentingan-kepentingan di luarnya yang kemudian menghasilkan suatu keputusan yang melanggar etika secara serius. Bahkan terbukti adanya campur tangan kekuasaan. Itu sama saja tidak dibenarkan," tegas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kampus UMJ, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (9/11).

Sanksi pencopotan terhadap adik ipar Presiden Jokowi itu, kata Hasto, menimbulkan pertanyaan akan keabsahan dari pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kepentingan-kepentingan di luarnya yang kemudian menghasilkan suatu keputusan yang melanggar etika secara serius bahkan terbukti adanya campur tangan kekuasaan. Itu sama saja tidak dibenarkan, dan ini menyentuh persoalan bagaimana keabsahan dari pasangan Prabowo dan Gibran, tentu saja di dalam berproses untuk menghasilkan seorang pemimpin tidak boleh dilakukan dengan merekayasa hukum, memanipulasi dan mengerdilkan demokrasi," kata Hasto.

Dia menilai sanksi etik yang dijatuhkan terhadap Anwar Usman adalah sanksi berat yang dijatuhkan terhadap hakim konstitusi.

"Sanksi etika itu jauh sangat berat, karena ini berkaitan dengan moral, budi, nurani. Ketika hal itu dilanggar maka itu sesuatu yang sangat fundamental, sehingga suara rakyat itu seharusnya didengarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin ketika melanggar dan terbukti ada konflik of interest akan membahayakan demokrasi bangsa," ungkap Hasto.