Aparat Diduga Beking Tambang Ilegal, Panglima TNI: Yang Melanggar Kita Hukum

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons soal banyaknya mafia tambang ilegal yang dibeking oleh aparat.

Agus mengatakan, dirinya tidak segan menghukum aparat yang melanggar aturan. Di sisi lain, ia pasti mengapresiasi anak buahnya yang berprestasi.

"Yang jelas kebijakan saya kan memberikan reward and punishment kepada prajurit yang punya misalnya keberhasilan di daerah operasi," ucap Agus di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).

"Kita akan berikan reward tapi kalau yang melanggar kita punishment (hukum), itu saja. Kita sudah ada aturannya," sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak buka suara terkait pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD yang menyebut banyak mafia tambang ilegal dibekingi pejabat dan aparat.

Mahfud mengungkapkan hal itu pada debat Cawapres 2024 digelar KPU di JCC, Jakarta, Minggu (21/1).

Maruli menilai ucapan Mahfud tersebut hanya sebagai peringatan. Sebab Maruli mengatakan, aparat yang dimaksud Mahfud yang juga Menko Polhukam itu belum jelas apakah dari pihak TNI atau bukan.

"Aparat bisa juga aparatur sipil. Belum lengkap itu," kata Maruli di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Jenderal TNI bintang empat ini menekankan bahwa saat ini sulit rasanya para prajurit melakukan penyimpangan di tengah masyarakat. Sebab, menurut Maruli, sekarang ini sudah sangat mudah bagi masyarakat memviralkan setiap pelanggaran dilakukan prajurit.

"Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini. Terus terang saja ini, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang. Jadi enggak seberani itu lagi kita," ujar Maruli.

“Jadi yang saya bilang itu, aparat itu yang mana? Karena yang punya kewenangan itu kan sebetulnya dari Kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas, kami itu nggak tahu sebetulnya (soal tambang),” tambah Maruli.

Namun demikian, Maruli memastikan TNI AD akan merespons cepat apabila ada dugaan keterlibatan prajurit dalam membekingi tambang ilegal. Sebagaimana, kasus-kasus terdahulu yang mana banyak prajurit telah dicopot dan dihukum atas pelanggarannya.

“Saya kira laporan seperti ini, ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini, itu banyak yang dicabut jabatannya. Anggota-anggota juga banyak. Sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut," tutup Maruli.

Mahfud Singgung Mafia Tambang

Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD mengungkap ada banyak mafia tambang ilegal yang mendapat perlindungan. Padahal, Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah dicabut.

"Bila 'Ya cabut saja IUP-nya', nah itu masalahnya. Cabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah kirim tim ke lapangan. Ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu," ungkap Mahfud saat debat, Minggu (21/1).

Selain itu, Mahfud juga mengatakan, banyak sekali usaha tambang di Indonesia yang ilegal. Dia menyebut, banyak pejabat dan aparat yang melindunhi usaha tambang tersebut.

"Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal, dan itu di-"backing" aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya," kata Mahfud.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud sebagai tanggapan atas keterangan Gibran yang memberikan solusi sederhana terhadap perusahaan tambang ilegal dengan mencabut IUP-nya agar tidak bisa beroperasi lagi.