Bacakan eksepsi, kuasa hukum mantan kepala BPPN kritisi audit BPK
Bacakan eksepsi, kuasa hukum mantan kepala BPPN kritisi audit BPK. Pada hasil audit BPK rentang waktu tahun 2002-2006 menyatakan kewajiban pemegang saham telah selesai. Meski ia mengkritisi dalam prosesnya, BPK dianggap tidak subjektif dalam melakukan pemeriksaan tersebut.
Kuasa hukum terdakwa penerbitan Surat Keterangan Lunas terhadap BDNI sebagai penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung, membacakan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum pada KPK. Tim kuasa hukum bersikukuh, kerugian Rp 4,58 triliun atas piutang BDNI bukan tanggung jawab Syafruddin sebagai mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
"Kesimpulan audit BPK nomor 12/2005/Agustus 2017, adanya kerugian negara akibat penjualan piutang BDNI ke petani tambak Rp 220 miliar, bukan penerbitan SKL 2017. Maka terdakwa tidak merugikan negara. Melainkan muncul saat menjual piutang Rp 4,8 triliun menjadi Rp 220 miliar ke petani tambak," ujar Ahmad Yani, kuasa hukum Syafruddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/5).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana Hendarman Supandji menyeleksi Jaksa untuk menangani kasus BLBI? Hendarman menegaskan, padahal sudah menyeleksi ketat 35 jaksa unggulan dan tahan banting untuk menangani kasus BLBI.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Bagaimana caranya aset BLBI dimanfaatkan? Aset-aset sitaan itu diberikan kepada Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Ombudsman RI.
-
Apa itu teks argumentasi menurut KBBI? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teks argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan.
-
Kapan kasus DBD di Jakarta mencapai puncaknya? Trend kasus DBD akan meningkat pasca El Nino dan pola kenaikan per bulannya khas pada musim penghujan dan sama dari tahun ke tahun akan mulai meningkat Desember, puncak April, lalu kembali turun," terangnya.
Terlebih lagi, imbuh Yani, pada hasil audit BPK rentang waktu tahun 2002-2006 menyatakan kewajiban pemegang saham telah selesai. Meski ia mengkritisi dalam prosesnya, BPK dianggap tidak subjektif dalam melakukan pemeriksaan tersebut.
"Audit 2006 audit BDNI telah sesuai MSAA (Master of Settlement and Acquisition Agreement). Hasil itu telah menjadi kebijakan BPPN," ujarnya.
Diketahui atas kasus ini, Syafruddin didakwa merugikan negara Rp 4,58 triliun atas penerbitan SKL kepada BDNI selaku penerima BLBI. Jaksa mendakwanya telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham meskipun Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham BDNI belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar.
Atas perbuatannya, ia didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca juga:
Ini penampakan uang Rp 87 miliar yang dikembalikan koruptor Samadikun Hartono
Kejati DKI sebut Samadikun Hartono kembalikan uang Rp 87 miliar tanpa jual aset
Koruptor Samadikun Hartono kembalikan uang Rp 87 miliar secara tunai
Mantan Kepala BPPN mengaku sudah ikut aturan terkait penerbitan SKL BLBI
Mantan Kepala BPPN jalani sidang perdana kasus BLBI
Mantan Kepala BPPN jalani sidang perdana kasus BLBI dalam kondisi sakit