Badan Restorasi Gambut bakal pulihkan 2 juta hektare kerusakan hutan

Ini sebagai salah satu langkah meyakinkan dunia internasional, Indonesia tidak main-main mengatasi kebakaran hutan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai upaya mengatasi kerusakan lahan dan hutan akibat kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 lalu. Upaya ini dilakukan juga sebagai salah satu langkah meyakinkan dunia internasional bila Indonesia tidak main-main dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

"BRG adalah badan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Istana, Jakarta, Rabu (13/1).

Walaupun keberadaan badan ini langsung di bawah Presiden, tetapi tetap berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Siti menjelaskan, BRG bertugas menjalankan fungsi-fungsi pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut. Kemudian perencanaan pengendalian dan kerjasama penyelenggaraan restorasi gambut.

Tugas selanjutnya adalah melakukan pemetaan dan penetapan zonasi lindung dan fungsi budi daya. Berikutnya pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembatasan gambut dan segala perlengkapannya. Serta penataan ulang pengelolaan area gambut yang terbakar, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dalam rangka restorasi gambut.

"BRG terdiri dari kepala, sekretaris badan, 4 deputi. Dalam melaksanakan tugas, BRG didukung tim pengarah teknis dan kelompok ahli. Pengarah teknis adalah para gubernur yang terlibat, serta para deputi dan dirjen yang relevansi tugasnya masuk di sini lebih dari 26 dan bisa bertambah," jelasnya.

Kelompok ahli BRG ini berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, profesional, dan masyarakat. Badan ini memiliki masa tugas hingga 31 Desember 2020.

"Kita memang memproyeksikan untuk mengelola dan ekosistem lahan gambut ini pada sekitar 2 juta hektare, dan memang diproyeksikan akan diawali dari 4 kabupaten, di Pulang Pisau Kalteng, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Meranti di Riau," ucap Siti.

Kerusakan hutan terutama lahan gambut karena dampak dari kebakaran tahun 2015 kemarin dinilai perlu untuk membentuk Badan Restorasi Gambut. Luas lahan gambut dampak kebakaran hutan yang akan dipulihkan kurang lebih 2 juta hektar dalam kurun waktu sekitar 5 tahun.

Presiden Jokowi menunjuk Nazir Foead sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut. Nazir berlatarbelakang kerja banyak aktif di NGO atau LSM.

"Dua tahun terakhir saya banyak bekerja di lembaga donor. Lembaga donor tidak langsung kerja tapi beri dana untuk NGO, bekerja, perguruan tinggi, kelompok masyarakat dan masyarakat adat. Sebelum itu saya bekerja lama sekali di WWF Indonesia. Mulai karier dari staf lapangan di hutan yang kalau dari Jakarta ke camp saya itu butuh seminggu pake pesawat, speed boat dan long boat," jelas Nazir.

"Selama 3 tahun, kemudian lanjutkan tugas-tugas lain di WWF di bidang kebijakan dan masyarakat adat, bekerja dengan perusahaan dunia usaha. Saya juga menyampaikan kerja sama dengan kelompok masyarakat adat, LSM dan dunia usaha kan jadi poin penting untuk kerja BRG," tutupnya.

Baca juga:
Atasi efek kebakaran hutan, pemerintah bentuk Badan Restorasi Gambut
Cegah kebakaran hutan, pemerintah siapkan badan restorasi gambut
Jokowi tunjuk Nazir Foead jadi Kepala Badan Restorasi Gambut