Badan Siber Nasional diminta jangan jadi 'tukang atur'
Badan Siber Nasional diminta jangan jadi 'tukang atur'. Pemerintah segera membentuk Badan Siber Nasional dalam waktu dekat. Salah satunya bertujuan untuk menangkal maraknya berita hoax. Anggota Komisi I DPR Efendi Simbolon berharap nantinya Badan ini tak terlalu menjadi 'pengatur'.
Pemerintah segera membentuk Badan Siber Nasional dalam waktu dekat. Salah satunya bertujuan untuk menangkal maraknya berita hoax. Anggota Komisi I DPR Efendi Simbolon menyetujui pembentukan Badan Siber Nasional. Meski begitu, dia berharap nantinya Badan ini tak terlalu menjadi 'pengatur'.
"Tugasnya mengawasi aja. Jangan jadi tukang atur," kata Efendi dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1).
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, mengatur perilaku manusia dan media sosial sangat sulit. Sebab, kata dia, belum ada cara yang ditemukan bagaimana mengatur manusia dan media sosial.
"Kalau pertanyaan mengatur, maka bagaimana caranya mengatur orang bicara di dunia maya, karena di dunia nyata saja pemerintah mengatur kurang tepat. Di masa sekarang orang diatur itu sulit," katanya.
Dia meminta Badan Siber Nasional harus dapat mampu berperan layaknya seorang wasit dalam satu pertandingan. Tugas wasit, kata dia, hanya bertugas mengawasi bukan mengatur jalannya pertandingan.
"Ibarat pertandingan saja, dia (Badan Siber Nasional) harus seperti wasit. Dia harus mengawasi pertandingan saja. Misalnya untuk situs yang diblokir. Kalau sudah diblokir, no excuse. Jangan ada lagi, misalnya direhabilitasi agar nanti bisa aktif lagi. Sekali semprit, semprit saja," tukasnya.
-
Siapa yang diharuskan bertanggung jawab atas konten hoax di media digital? Dalam peraturan itu dijelaskan bahwa apabila ada konten hoaks, yang pertama kali bertanggung jawab adalah platformnya, bukan si pembuat konten tersebut.
-
Apa yang diduga bocor dari Pusat Data Nasional? “Dicky Prasetya Atmaja harus diperiksa+dilindungi kalo perlu masuk program LPSK. Dialah pembuka "kotak Pandora" Kok bisa bocorin akses VPN dari PDN secara VULGAR alias mudah digoogle!!?? Sengaja/reverse psychology/ditumbalin? Google aja "Dokumen Pusat Data Nasional",” unggah @kafiradikalis.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Bagaimana BRI memastikan bahwa video tentang hilangnya uang nasabah akibat serangan bansos adalah hoax? BRI memastikan video yang tengah viral di social media terkait "Uang Hilang di BRI adalah efek dari Pemilu Untuk Serangan Bansos" adalah tidak benar dan tidak berdasar.
-
Siapa yang menyebarkan video hoax tentang hilangnya uang di BRI? Sebelumnya akun sosial media (Instagram, Tiktok, Facebook) Rama News (@ramanews) pada 23 April 2024 mengunggah sebuah video yang diambil dari akun TikTok widia_pengamatpolitik dengan narasi bahwa adanya kejadian nasabah BRI yang kehilangan uang merupakan efek dari pemilu yang membutuhkan uang untuk serangan-serangan bansos dan juga untuk membantu pemerintah yang merusak demokrasi.
-
Bagaimana Cek Fakta Merdeka.com melakukan penelusuran terhadap berita hoaks tersebut? Penelusuran Cek Fakta Merdeka.com melakukan penelusuran melalui fitur Google Image. Menemukan bahwa thumbnail video Youtube merupakan foto dari berita Antaranews.com berjudul “Polisi bebaskan perawat DN tersangka gunting jari bayi di Palembang” yang diunggah pada 13 Februari 2023.
Baca juga:
Pemerintah bentuk badan cyber, kinerja Menkominfo dipertanyakan
Badan Cyber Nasional senjata baru Jokowi tangkal berita hoax
Politikus PKS sebut berita hoax marak muncul saat Pilkada DKI 2012
Pemerintah diminta lempar informasi akurat, jangan jadi sumber hoax
Deklarasi tolak berita hoax akan berlangsung di 7 kota
Dewan Pers buat barcode, saring media 'abal-abal' penyebar fitnah